Kepala BMKG: Indonesia Keluar dari 10 Besar Negara Penyumbang Emisi Gas Rumah Kaca

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia tidak lagi masuk daftar 10 besar negara penyumbang emisi gas rumah kaca.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati dalam diskusi temu bisnis dan forum investigasi dengan tajuk "Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim" di University Club UGM, Jumat (9/6/2023).

Kepastian tersebut didapatkan Dwikorita setelah adanya hasil pemantauan dari alat global greenhouse watch yang menonitor gas rumah kaca.

"Ternyata emisi kita di bawah rata-rata global," ujar Dwikorita dalam keterangan tertulis Humas UGM, Jumat.

Dwikorita menyampaikan, sebelumnya, Indonesia masuk 10 besar penyumbang emisi gas rumah kaca. Namun, saat ini Indonesia sudah keluar dari 10 besar.

"Sebelumnya kita masuk 10 besar penghasil rumah kaca di dunia dan ini tidak bagus. Dengan adanya global ini, ternyata rata-rata emisi gas rumah kaca di bawah global sehingga keluar dari 10 besar penghasil gas rumah kaca," ujar dia.

Dwikorita menuturkan, adanya pemasangan alat pemantau emisi gas rumah kaca semakin bisa mengontrol emisi gas rumah kaca di Indonesia.

Dwikorita mengungkapkan, ada global greenhouse watch yang dipasang di seluruh dunia.

"Alat ini sebagai pengawas atmosfer global. Satu di antaranya ada di BMKG," urai dia.

Alat tersebut memonitor gas rumah kaca yang menjadi penyebab utama terjadinya pemanasan global.

"Kami diharapkan nantinya bisa memahami secara mendalam di mana sumber gas rumah kaca di tingkat lokal. Saya kira perlu keterlibatan perguruan tinggi untuk memantau dan menganalisis," ujar dia.

Di dalam pemaparannya, Dwikorita menjelaskan emisi gas rumah kaca terdiri atas senyawa co2, ch4 dan N20 di mana memiliki kecenderungan meningkat dalam beberapa dekade terakhir.

Kekeringan akibat pemanasan global dengan kenaikan suhu bumi 1-2 derajat celcius telah mengakibatkan bencana kekeringan dan banjir di belahan dunia. 

"Tidak hanya kekeringan, kondisi ketersediaan sumber daya air makin rendah baik di negara maju maupun negara berkembang. Lalu adanya ancaman ketahanan pangan global, krisis pangan semakin menguat dan merata. Diprediksi oleh FAO pada tahun 2050 sekitar 500 juta petani yang menghasilkan 80 persen produk pangan global akan kena dampak, kelaparan di mana-mana, nanti tidak ada negara yang bisa saling menolong, karena kekurangan pangan masing-masing," ucap dia.

Dampak perubahan iklim ini menurut Dwikorita kian nyata sehingga bisa mengganggu kestabilan ekonomi dan politik dunia, bukan hanya dampak pandemi dan perang.

Karenanya perlu dilakukan mitigasi untuk memantau buangan emisi gas rumah kaca dan mitigasi perubahan iklim agar dampak pemanasan global bisa dikurangi.