Sejarah Kabupaten Kulon Progo, Hasil Penggabungan Dua Wilayah di Sisi Sungai Progo

KOMPAS.com - Kabupaten Kulon Progo adalah sebuah kabupaten di sebelah timur Daerah Istimewa Yogyakarta.

Nama Kulon Progo dalam Bahasa Jawa berarti sebelah barat Sungai Progo.

Pusat pemerintahan Kabupaten Kulon Progo berada di Kecamatan Wates, yang berada sekitar 25 km sebelah barat daya dari pusat Kota Yogyakarta.

Kabupaten Kulon Progo dilintasi jalan utama jalur lintas selatan Pulau Jawa dan jalur kereta lintas selatan pulau Jawa.

Sejarah Kabupaten Kulon Progo

Dilansir dari laman resmi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi D.I Yogyakarta, sejarah Kabupaten Kulon Progo bermula pada tahun 1674, ketika Keraton Mataram, Yogyakarta diserang oleh pasukan Trunojoyo.

Serangan pasukan Trunojoyo yang mendapat bantuan dari Makasar mengakibatkan kerusakan pada Keraton.

Dengan posisi terdesak, Amangkurat I melarikan diri untuk meminta bantuan kepada Belanda, namun meninggal di Tegal dalam pelariannya.

Untuk mengantisipasi serangan dari pengikut Trunojoyo, maka pada tahun 1677 Keraton Mataram yang dipimpin oleh Amangkurat II meminta bantuan kepada Bupati Ponorogo untuk mendapatkan penjagaan.

Keraton kemudian mulai dijaga oleh bala Warok yang terkenal pandai dalam perang dan meminta bantuan kepada kolonial Belanda untuk menangkap Trunojoyo.

Setelah Keraton Mataram dijaga oleh para Warok dari Ponorogo, pasukan Trunojoyo kesulitan menembus keraton dan berlanjut ditangkap serta dijatuhi hukuman mati pada tahun 1679.

Para Warok yang berhasil menjaga Keraton Mataram kemudian mendapat hadiah tempat tinggal di sebelah barat keraton untuk memudahkan penjagaan keraton ketika terjadi penyerangan.

Tempat tinggal para Warok tersebut diberi nama Kulon Ponorogo hingga dikenal saat ini menjadi Kulon Progo yang bermakna Keraton Mataram sebelah Barat Ponorogo.

Dilansir dari laman resmi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, sebelum terbentuknya Kabupaten Kulon Progo secara resmi pada tanggal 15 Oktober 1951, wilayah ini masih terbagi menjadi dua kabupaten.

Kedua kabupaten tersebut yaitu Kabupaten Kulon Progo yang merupakan wilayah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kabupaten Adikarto yang merupakan wilayah Kadipaten Pakualaman.

Sebelum Perang Diponegoro, Kabupaten Kulon Progo yang merupakan wilayah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dipimpin oleh pepatih dalem yang berkedudukan di Ngayogyakarta Hadiningrat.

Namun setelah Perang Diponegoro usai, wilayah wilayah Kulon Progo sekarang yang masuk wilayah Kasultanan terbentuk empat kabupaten yang dipimpin oleh para tumenggung, yaitu Kabupaten Pengasih (1831), Kabupaten Sentolo (1831), Kabupaten Nanggulan (1851), dan Kabupaten Kalibawang (1855).

Menurut buku 'Prodjo Kejawen', pada tahun 1912, Kabupaten Pengasih, Sentolo, Nanggulan dan Kalibawang digabung menjadi satu dan diberi nama Kabupaten Kulon Progo.

Saat itu, ibu kota berada di Pengasih, dan bupati pertama yang menjabat adalah Raden Tumenggung Poerbowinoto.

Dalam perjalanannya, sejak 16 Februari 1927 Kabupaten Kulon Progo dibagi atas dua Kawedanan dengan delapan Kapanewon, sedangkan ibukotanya dipindahkan ke Sentolo.

Dua Kawedanan tersebut adalah Kawedanan Pengasih yang meliputi kepanewon Lendah, Sentolo, Pengasih dan Kokap/sermo. Kawedanan Nanggulan meliputi kapanewon Watumurah/Girimulyo, Kalibawang dan Samigaluh.

Sementara di selatan Kabupaten Kulon Progo ada suatu wilayah yang masuk Keprajan Kejawen yang bernama Karang Kemuning yang selanjutnya dikenal dengan nama Kabupaten Adikarto.

Menurut buku 'Vorstenlanden' disebutkan bahwa pada tahun 1813 Pangeran Notokusumo yang diangkat menjadi KGPA Ario Paku Alam I mendapat palungguh di sebelah barat Sungai Progo, tepatnya sepanjang pantai selatan yang dikenal dengan nama Pasir Urut Sewu.

Oleh karena tanah pelungguh itu letaknya berpencaran, maka sentono ndalem Paku Alam yang bernama Kyai Kawirejo I memberi nasehat agar tanah pelungguh tersebut disatukan letaknya.

Penyatuan pelungguh tersebut menjadikannya sebuah wilayah setingkat kabupaten yang kemudian diberi nama Kabupaten Karang Kemuning dengan ibukota Brosot.

Adapun bupati yang pertama yang menjabat adalah Tumenggung Sosrodigdoyo.

Pada masa pemerintahan bupati kedua, yaitu R. Rio Wasadirdjo, KGPAA Paku Alam V memerintahkan untuk melakukan pengeringan rawa di Kabupaten Karang Kemuning.

Rawa-rawa yang dikeringkan itu kemudian dijadikan tanah persawahan yang Adi (Linuwih) dan Karta (Subur) atau daerah yang sangat subur.

Oleh karena itu, maka Sri Paduka Paku Alam V lalu mengganti nama Kabupaten Karang Kemuning menjadi Kabupaten Adikarto pada tahun 1877 yang beribukota di Bendungan.

Kemudian pada tahun 1903, ibu kota Kabupaten Adikarto dipindahkan ke Wates.

Kabupaten Adikarto terdiri dua kawedanan (distrik) yaitu kawedanan Sogan (meliputi kapanewon (onder distrik) Wates dan Temon) dan kawedanan Galur (meliputi kapanewon Brosot dan Panjatan).

Selanjutnya, penggabungan Kabupaten Kulon Progo dengan Kabupaten Adikarto mulai digagas pada 5 September 1945.

Saat itu, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Pakualam VIII mengeluarkan amanat yang menyatakan bahwa kedua daerah yaitu Kasultanan dan Pakualaman adalah daerah yang bersifat kerajaan dan daerah istimewa dari Negara Republik Indonesia.

Pada tahun 1951, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Pakualam VIII memikirkan perlunya penggabungan antara wilayah Kasultanan yaitu Kabupaten Kulon Progo dengan wilayah Pakualaman yaitu Kabupaten Adikarto.

Atas dasar kesepakatan dari kedua belah pihak, maka oleh pemerintah pusat dikeluarkan UU No. 18 tahun 1951 yang ditetapkan tanggal 12 Oktober 1951 dan diundangkan tanggal 15 Oktober 1951.

Undang-undang ini mengatur tentang perubahan UU No. 15 tahun 1950 untuk penggabungan Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Adikarto dalam lingkungan DIY menjadi satu kabupaten dengan nama Kulon Progo yang selanjutnya berhak mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri.

Secara yuridis formal, maka diputuskan bahwa Hari Jadi Kabupaten Kulon Progo adalah 15 Oktober 1951, yaitu saat diundangkannya UU No. 18 tahun 1951 oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia.

Sumber:
kulonprogokab.go.id, dpad.jogjaprov.go.id