Penyebab Harga Tanah di DIY Mahal karena Jadi Tujuan Pensiun

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Wiyos Santoso mengatakan kondisi tersebut membuat banyak pembeliyang tidak menawar.

"Karena Jogja jadi jujukan (tujuan) untuk pensiun, banyak yang enggak ngenyang (menawar saat beli tanah)," ucap dia, Senin (10/4/2023).

Menurutnya hal itu membuat warga Yogyakarta kesulitan dalam mendapatkan tanah atau rumah untuk huniannya, karena harga sudah melambung tinggi.

Ia mengaku Pemerintah DIY tidak bisa mengendalikan harga tanah di DIY. Hal ini karena harga tanah mengacu pada prinsip ekonomi. Dalam hal ini permintaan meningkat, sedangkan jumlah barang terbatas, sehingga harga barang akan naik.

"Kita tidak bisa mengendalikan harga tanah, stok terbatas, tidak bertambah. Wajar kalau harga tinggi," ucap dia.

Saat ini banyak warga DIY yang mencari lokasi di pinggiran untuk mendapatkan harga tanah yang sesuai dengan kemampuan.

"Kita harus terima saja. Masyarakat Jogja sulit kita mau mempengaruhi itu (harga). Enggak mungkin, kita sendiri semakin minggir," ujar dia.

"Lha gimana, wong teman-teman Jakarta kalau beli tanah ora ngenyang e (teman-teman Jakarta, kalau beli tanah tidak menawar). Ya harga makin tinggi. Orang Jogja-nya enggak punya rumah," ujar Sultan saat ditemui di Kompleks Kepatihan Kota Yogyakarta, Kamis (6/3/2023).

Sultan mengungkapkan, setiap tahun lahan seluas 200 hektar di DIY beralih fungsi menjadi permukiman atau fasilitas publik.

"Kita lama-lama mepet laut selatan sama mepet Merapi," ujar dia.

Bagi masyarakat yang lahannya terdampak tol atau dibebaskan untuk fasilitas umum lainnya, Sultan berharap dapat mengatur pengeluaran sesuai dengan kebutuhannya.

"Punya duit banyak karena tidak pernah lihat habis dikonsumsi. Dalam arti hanya beli mobil enggak bisa di-maintenance untuk hidup lebih baik sejahtera," jelas dia.

Soal adanya masyarakat DIY yang sama sekali tak memiliki rumah, Sultan menyebut bahwa orang Yogyakarta guyub rukun. Sehingga, jika terdapat tiga kepala keluarga dalam satu rumah maka tidak jadi masalah.

"Lho sebetulnya gini masyarakat kita ini guyub. Dalam arti, biarpun itu rumah waris kalau punya anak, tiga kepala keluarga di situ semua kan juga bisa," jelas dia.

Selama ini, menurut dia, di Yogyakarta tidak ada temuan dalam satu keluarga kakak adik saling usir untuk menempati rumah warisan.

"Masyarakat kita ini enggak pernah punya kakak beradik, ini hak ku, adik saya keluar. Kan enggak gitu," ungkap dia.