Rumah di Yogyakarta Mahal, Sultan Wacanakan Permukiman Murah Pakai Tanah Sultan Ground

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Mahalnya tanah dan rumah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadi permasalahan sendiri bagi masyarakat DIY.

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan, saat ini Pemerintah DIY sedang berpikir mencari solusi untuk menyediakan rumah murah bagi masyarakat DIY.

"Sedang kami upayakan apakah bisa, satu tempat yang misalnya satu kamar itu ditinggali bisa 3 orang. Kalau sebulan itu Rp 300.000 atau Rp 400.000 dibagi 3, apakah visibel," kata Sultan, Kamis (6/4/2023).

Sultan menambahkan, untuk sewa kamar kos di DI Yogyakarta saat ini memiliki harga yang mahal.

Bahkan, menurut Sultan, dalam satu bulan untuk sewa kamar kos menghabiskan 40 persen dari gaji.

"Kalau nyewa kos kan mahal bisa 40 persen dari penghasilan. Kami sedang berpikir bisa enggak satu kamar ditinggal 2 sampai 3 orang," ujar dia.

Sultan menambahkan, sekarang sedang dalam proses penghitungan biaya sewa rumah murah bagi masyarakat.

Hitungan kasarnya, satu orang membayar Rp 100.000 untuk sewa rumah murah.

"Dua orang bayar Rp 200.000 atau ditinggali 3 orang Rp 300.000, seratus ribu sekian per orangnya. Ini untuk biaya perbaikan bangunan, itu cukup enggak," kata Sultan.

Untuk menekan biaya pembangunan, agar tidak terlalu mahal, rumah susun bisa dibangun di atas Sultan Ground (SG) yang masih banyak tersedia di Bantul selatan.

"Asal yang punya (SG) kan bisa, enggak ada masalah kan gitu," ucap dia.

"Gelem ora (mau tidak) ning Bantul sisih kidul (sisi selatan) karena ada SG di sana sehingga bisa murah ongkos tanah, enggak beli," imbuh dia.

Saat ini, masih dibutuhkan perhitungan uang rinci untuk menentukan harga sewanya karena dirinya juga belum menghitung secara detail berapa lantai yang dibutuhkan untuk permukiman murah ini.

"Untuk maintenance karena kalau bertingkat pakai tangga atau lift kan ongkos beda," ujar dia.

Sebelumnya, harga tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tinggi, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X sebut orang luar DIY membeli tanah di DI Yogyakarta tak pakai nawar.

"Lha gimana, wong teman-teman Jakarta kalau beli tanah ora ngenyang e (kalau beli tanah tidak menawar) ya harga makin tinggi, orang Jogja-nya enggak punya rumah," ujar Sultan, saat ditemui di Kompleks Kepatihan Kota Yogyakarta, Kamis (6/3/2023).

Sultan mengungkapkan, setiap tahun, lahan seluas 200 hektare di DIY beralih fungsi menjadi permukiman atau fasilitas publik.

"Kami lama-lama mepet laut selatan sama mepet Merapi," ujar dia.

Bagi masyarakat yang lahannya terdampak tol atau dibebaskan untuk fasilitas umum lainnya Sultan hanya bisa berharap masyarakat dapat mengatur pengeluaran sesuai dengan kebutuhannya.

"Punya duit banyak karena tidak pernah lihat habis dikonsumsi, dalam arti hanya beli mobil enggak bisa di-maintenance untuk hidup lebih baik sejahtera," ujar dia.