Terdakwa Kasus Suap Apartemen Royal Kedhaton Nurwidhihartana dan Triyanto Budi Dituntut Lebih Ringan dari Haryadi

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Sidang lanjutan kasus suap Apartemen Royal Kedhaton di Kota Yogyakarta berlanjut.

Kali ini, sidang pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada dua terdakwa lainnya yakni mantan kepala Dinas Penanaman Modan dan Perizinan Satu Pintu (DPMPSP) Nurwidhihartana dan Triyanto sebagai sekretaris pribadi Haryadi Suyuti.

Kedua terdakwa ini dituntut JPU KPK lebih ringan jika dibanding dengan tuntutan kepada bekas Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti yang dituntut 6 setengah tahun.

"Menjatuhkan Nurwidhihartana dengan pidana penjara 4 tahun 6 bulan serta pidana denda sejumlah Rp 300 juta dan subsider 4 bulan kurungan dengan perintah supaya Nurwidhihartana tetap ditahan," ujar JPU KPK Zainal Abidin, dalam bacaan tuntutannya di Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta, Selasa (14/2/2023).

Sedangkan untuk sekretaris pribadi Haryadi yakni Tiyanto Budi Yuwono dituntut dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda sejumlah Rp 200 juta dan subsider 3 bulan kurungan dengan perintah supaya Triyanto Budi Yuwono tetap ditahan.

Nurwidhihartana juga dituntut pidana tambahan oleh KPU KPK, yakni membayar uang pengganti sebesar Rp 290 juta dikurangi uang yang telah disita dan disetor ke KPK sejumlah Rp 5 juta.

"Terdakwa Nurwidhihartana masih dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp 285 juta," kata dia.

Jika Nurwidhihartana tidak dapat membayar uang pengganti tersebut dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan maka harta bendanya akan disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

"Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama dua tahun," kata dia.

Menurut Zaenal kedua terdakwa ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum tindak pidana korupsi secara bersama-sama.

"Melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat 1 KUHP," papar dia.

Sidang pembacaan tuntutan ketiga terdakwa yakni Bekas Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti, Kepala Dinas DPMPSP Kota Yogyakarta Nurwidhihartana, dan Sekretaris Pribadi Haryadi Tri Budi Yuwono ini berjalan selama 5,5 jam dan dipimpin oleh Hakim Ketua Djauhar Setiadi di PN Yogyakarta.

Sebelumnya, Sidang lanjutan kasus suap Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Apartemen Royal Kedhaton dengan terdakwa bekas Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti digelar di Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta.

Sidang kali ini dilanjutkan dengan agenda pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam tuntutannya JPU KPK Zainal Abidin mengatakan pihaknya menuntut Haryadi Suyuti berupa hukuman penjara selama 6 tahun dan 6 bulan, dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Haryadi Suyuti berupa pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan. Dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. Dan pidana denda sebesar Rp 300 juta subsider 4 bulan kurungan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan," ujarnya saat membacakan tuntutan di PN Yogyakarta, Selasa (14/2/2023).

Selain dituntut pidana penjara JPU KPK juga menuntut Haryadi Suyuti untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 390 juta dikurangi uang yang telah disita dan disetor ke rekening penampungan KPK sejumlah Rp 205 juta.

"Terdakwa masih dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp 185 juta ," kata dia.

Zainal mengatakan, jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam kurun waktu satu bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka, harta bendanya akan disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti.