Soal Wacana Penghapusan Pilgub, Haedar: Fokus Pemilu 2024

Mengenai usulan ini, Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir meminta agar para elit politik agar fokus dalam menggelar Pemilu pada 2024.

"Sekarang semua fokus ke 2024 sebagai mana yang sudah menjadi komitmen. Nah hal-hal yang ingin menjadi perubahan reformasi dan macam-macam adalah diagendakan setelah itu," ujar Haedar, Senin (6/2/2023).

Namun lanjut Haedar, dalam mengusung agenda seperti penghapusan pilgub harus dilakukan secara kolektif kebangsaan, jangan sampai gagasan muncul dan menjadi keputusan bersama tetapi tanpa adanya kajian akademik yang luas.

"Ini menyangkut masa depan bangsa. Kita belajar dari reformasi, oke reformasi itu kan gelombang perubahan yang besar sehingga tidak semua hal tercover secara lebih jernih, secara lebih akademik gitu kan," ucap dia.

Menurut Haedar reformasi selalu terjadi dalam proses yang temporer oleh sebab itu, gagasan perubahan dalam sistem dan proses ketatanegaraan lebih baik diagendakan pasca pemilu 2024.

"Fokus, amankan, pastikan pemilu 2024, 14 Februari 2024, oleh seluruh komponen bangsa," tegas Haedar.

Bahkan, sambung Haedar, jika elit negara hendak berinfak atau bersodakoh untuk bangsa lebih baik dalam bentuk menurunkan tensi dalam hal-hal kontroversi yang dapat membuat kontra produktif.

"Turunkanlah satu tensi hal-hal kontroversial yang membuat kita ini jadi kotra produktif," ujar dia.

Selanjutnya, menurut Haedar saat ini penting untuk ciptakan kondisi agar bangsa dalam perbedaan pilihan politik tetap bisa menjadi kekuatan bersama melalui kekuatan gotong royong.

"Bisa sepertinya saya yakin, redam berbagai pertentangan, dan kuncinya apa? Para tokohnya, baik di pemerintahan maupun di kekuatan partai politik dan ormas," pungkas Haedar.

Sebelumnya, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo mengaku sepakat jika gubernur tidak dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilu, melainkan ditunjuk pemerintah pusat.

Bamsoet mengatakan, pandangan tersebut merupakan hasil kajian yang telah lama didiskusikan oleh dirinya secara pribadi dan sejumlah koleganya.

Pandangan bahwa gubernur lebih baik tidak dipilih melalui pemilu tersebut tidak terkait kelembagaan baik MPR maupun DPR.

“Saya pribadi dan kawan-kawan (berpendapat), enggak terkait dengan kelembagaan, ya, enggak terkait MPR enggak terkait DPR, sebaiknya memang gubernur ditunjuk mewakili pemerintah pusat,” kata Bamsoet saat ditemui awak media di kompleks  DPR-MPR, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (5/2/2023).

Menurut Bamsoet, apa yang telah dipikirkan pihaknya adalah penunjukan gubernur oleh pemerintah pusat, bukan penghapusan jabatan gubernur. Adapun kepala daerah yang dipilih melalui pemilu, kata Bamsoet, adalah bupati dan wali kota.