316 Kades di Purworejo Ikut Aksi di Jakarta, Tugas Kades Diwakilkan Perangkat Desa

PURWOREJO, KOMPAS.com- Sebanyak 316 kepala desa dari 16 Kecamatan yang ada di Purworejo mengikuti aksi unjuk rasa di Jakarta.

Mereka mengaku sudah mendapatkan izin dari Bupati Purworejo Agus Bastian.

Ratusan kepala desa di Purworejo yang tergabung dalam Polosoro (Paguyuban Kades, Lurah, dan perangkat desa se-Purworejo) akan menggelar aksi besar-besaran di Jakarta. 

"Kemarin kita izin resmi secara tertulis kepada Pak Bupati dan direstui melalui Dinpermades," kata Suwarto ketua Polosoro saat ditemui sebelum pemberangkatan pada Senin (16/1/2023).

Suwarto menambahkan, kades dari Purworejo akan bergabung dengan puluhan ribu Kades se-Indonesia untuk melakukan aksi damai menuntut masa jabatan 9 tahun tanpa periodisasi.

Mereka juga menuntut untuk undang-undang desa masuk Prolegnas tahun 2023.

Para kades ini diketahui akan menggelar aksi dan menyuarakan aspirasi bersama dengan Kades se-Indonesia pada 17 Januari 2023 mendatang. 

"Kita akan membersamai Kades se-Indonesia untuk (melakukan aksi damai) di Senayan," tambah Suwarto.

Sekretaris Polosoro Dwinanto mengatakan, rombongan Kades Purworejo ini menggunakan 5 bus dan 10 mobil pribadi untuk mengangkut peserta aksi.

Biaya operasional ditanggung masing-masing kepala desa yang berangkat ke Jakarta.

"Untuk biaya,  teman-teman iuran untuk bus dan akomodasi, tidak diambil dari keuangan desa," kata Dwinanto.

Rombongan Polosoro berangkat pada pukul 17.10 WIB dengan titik kumpul di Alun-alun Purworejo.

Mereka dilepas oleh Kepala Dinas Perempuan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPPAPMD) Laksana Sakti dan Ketua DPRD Kabupaten Purworejo Dion Agasi Setiabudi.

Dwinanto menyebut, saat ditinggal ratusan kepala desa mengikuti aksi di Jakarta, tugas dan fungsi kades diwakilkan ke sekretaris desa dan perangkat desa.

Laksana Sakti membenarkan adanya izin dari para Kades yang berangkat ke Jakarta ini. Pihak Pemkab juga sudah mengizinkan kegiatan tersebut.

"Teman-teman Polosoro kemarin menghubungi saya pada intinya secara kedinasan ijin untuk berangkat ke Jakarta, dan sudah dilaksanakan secara tertulis kepada Pak Bupati. Kebetulan Pak Bupati belum bisa hadir dan kami yang mendampingi pemberabgkatan," kata Laksana Sakti.

Laksana Sakti mengklaim, perginya ratusan Kades ke Jakarta tersebut tidak akan mengganggu kerja-kerja di desa.

Meski ditinggal, para Kades ini sudah mewakilkan tugasnya ke sekretaris desa maupun perangkat yang ada di desa setempat.

"Saya kira tidak mengganggu, karena di desa ada Sekdes dan perangkat yang bisa menghandle. Kita juga sudah menghimbau untuk para kades juga minta ijin kepada para Camat," kata dia.