Jalan Tol Lingkar Luar Solo Belum Pasti, Pemkot Solo Siapkan Solusi Lain untuk Atasi Kepadatan Lalu Lintas

KOMPAS.com - Kepadatan lalu lintas di Kota Solo, Jawa Tengah (Jateng), disebut terus meningkat setiap tahun.

Menurut kajian yang dilakukan pada tahun 2021, pertumbuhan kepadatan lalu lintas di Kota Solo saat ini telah mencapai 4 persen.

Bila tak ada langkah serius, menurut kajian tersebut, lalu lintas di Kota Solo akan stagnan pada tahun 2031.

"(Kajian) ini dari zamannya Pak Hari (Kadishub Solo saat itu). Awal-awal saya menjabat, Pak Hari memaparkan kapan, berapa tahun lagi, tahun berapa lalu lintas di Solo stagnan. Bukan padat merayap lagi, stagnan," kata Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka kepada TribunSolo.com, Sabtu (7/1/2023).

Oleh karena itu, Gibran menegaskan, pihaknya mendukung rencana pembangunan Jalan Tol Lingkar Timur-Selatan Solo.

"Kita memutuskan kan berdasarkan kajian. Jalan (tol) lingkar ini salah satu solusi. Salah satu saja," ujar Gibran.

Penolakan 3 bupati

Pembangunan Jalan Tol Lingkar Timur-Selatan Solo mendapat penolakan atau keberatan dari sejumlah pihak, termasuk tiga bupati yang daerahnya bakal dilewati jalan tersebut.

Adapun ketiga bupati itu yakni Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, Bupati Klaten, Sri Mulyani, dan Bupati Karanganyar, Juliyatmono.

Alasan ketiga bupati tersebut menolak atau keberatan dengan pembangunan tol Lingkar Timur-Selatan Solo antara lain karena bakal mengurangi lahan sawah yang dilestarikan (LSD) dan dianggap berpotensi mematikan perekonomian warga yang wilayahnya dilewati jalan tol tersebut.

"Kasihanlah anak cucu kita. Anak cucu kita nanti mau makan apa kalau sawah pertaniannya dipakai untuk tol terus?" ucap Bupati Klaten, Sri Mulyani, sebagaimana diberitakan Kompas.com pada Selasa (3/1/2023).

Siapkan solusi lain

Pemerintah Kota (Pemkot) Solo menyiapkan rencana lain bila pembangunan Jalan Tol Lingkar Timur-Selatan Solo tak kunjung terealisasi, salah satunya adalah pembangunan transportasi publik.

Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Solo, Taufiq Muhammad mengatakan, pihaknya tengah berupaya membangun integrasi transportasi publik, termasuk menyediakan BRT (Bus Rapid Transit) rute Solo-Wonogiri PP (pulang-pergi).

Dia mengaku, rencana itu pun telah dikoordinasikan dengan pihak Dishub Provinsi Jateng.

"Minimal kepadatan kendaraan dari luar ke Solo, dan (masyarakat yang akan ke Solo bisa beralih menggunakan) angkutan umum," ungkap Taufiq, Minggu (8/1/2023), dikutip Kompas.com pada Senin (9/1/2023).

Taufiq menjelaskan, bila rute Solo-Wonogiri telah diluncurkan, bukan tidak mungkin Pemkot Solo akan mengupayakan BRT rute lain, seperti menuju Klaten, Boyolali, Karanganyar, dan Sragen.

Pengguna BST menurun

Dia menyampaikan, upaya pembangunan transportasi publik itu bukan tanpa tantangan, seperti yang dihadapi Pemkot Solo saat ini, yakni penurunan pengguna bisa Batik Solo Transit (BST).

Menurut Taufiq, penurunan itu terjadi setelah subsidi tarif bagi pengguna umum tidak diperpanjang.

Saat ini, penumpang BST harus membayar Rp 3.700 akibat subsidi yang tak lagi berlaku sejak 1 Januari 2023.

"Kalau kemarin (sebelum penghentian subsidi), sehari (puncaknya) hampir 31.000 (orang penumpang), sekarang saat berbayar (jumlah penumpang) di angka 20.000-an. Mau kita push (tekan) lagi," jelasnya.

Taufiq menerangkan, Pemkot Solo akan menerapkan opsi lain bila nantinya pembangunan transportasi publik tak optimal.

"Mengoptimalkan manajemen rekayasa lalu lintas di jalan yang ada," pungkasnya.

Sumber: Kompas.com (Penulis: Kontributor Solo, Labib Zamani | Editor: Dita Angga Rusiana)