Pemkot Yogyakarta Klaim Tawarkan Tempat Relokasi bagi Pedagang Jalan Perwakilan Malioboro, Pedagang Bantah

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta mengeklaim telah memberikan pilihan lokasi bagi pedagang yang menempati kawasan pertokoan di Jalan Perwakilan, Kota Yogyakarta.

Penjabat (Pj) Wali Kota Yogyakarta Sumadi mengatakan, pihaknya telah menawarkan beberapa lokasi yang dapat digunakan untuk relokasi para pedagang di Jalan Perwakilan.

Lokasi yang ditawarkan seperti di Pasar Beringharjo dan Pasar Klitikan yang berada di kawasan Wirobrajan, Kota Yogyakarta. Namun, sambung Sumadi, tawaran tersebut tak kunjung diterima oleh para pedagang.

"Kita sudah menawarkan sejak Agustus, ngenyang (nawar) terus," ujarnya, Rabu (4/1/2023).

Sumadi juga sempat mempertanyakan kepada siapa para pedagang ini menyewa toko-toko yang ada di Jalan Perwakilan. Namun, para pedagang tidak memberikan jawaban yang pasti.

"Nyewa sama siapa tidak ngaku, kemarin kita sudah beri alternatif kepada mereka mau direlokasi, tapi sampai sekarang rembukannya. Sejak Agustus, saya sudah (menawarkan lokasi)," kata dia.

Semenatara itu, Ketua Forum Komunikasi dan Koordinasi Perwakilan (FKK) Adi Kusuma membantah bahwa para pedagang sudah diberikan pilihan untuk pindah di lokasi yang ditentukan oleh Pemkot Yogyakarta.

"Pak Pj selalu bilang mau direlokasi di Kuncen (pasar Klitikan), tapi sama sekali belum pernah," kata dia.

Ia mengatakan, jika pilihan-pilihan yang ditawarkan oleh Pemkot dikomunikasikan dengan baik kemungkinan besar para pedagang dapat menerimanya.

"Ketika dikomunikasikan dengan baik anggota kami bisa terima," kata dia.

Selama ini pihaknya belum menerima pilihan solusi dari Pemkot termasuk lokasi-lokasi yang akan digunakan untuk relokasi.

"Belum pernah sama sekali, kami mendesak adanya win-win solution. Kami tidak ngomong legal atau ilegal, kami masyarakat Yogya minta diayomi," ucap dia.

Menurut dia, jika solusi yang diberikan oleh Pemkot terlalu lama maka dirinya dan pedagang lain akan tetap menempati lokasi pertokoan di Jalan Perwakilan.

"Kalau terlalu lama ya akan buka dengan apapun risikonya. Kita tanggung banyak karyawan kami," ucapnya.

Disinggung soal kekancingan, Adi menjelaskan bahwa kekancingan sudah dicabut dari keraton sejak tahun 2000. Tetapi, sampai 2022 tidak ada komunikasi lagi antara pedagang dengan keraton, ataupun dengan pemerintah setempat.

"Sampai 22 tahun ini tidak ada komunikasi dari keraton dan Pemkot, apalagi provinsi akhirnya ada sewa-menyewa. Tanggung jawab siapa? Kami dirugikan karena kami yang menyewa, sampai saat ini pada enggak tahu semua," jelas dia.