Terima Dana Hibah dari UEA, Gibran Optimis Bisa Mengentas Kawasan Kumuh 2 Tahun Lebih Cepat dari Target

KOMPAS.com - Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, optimis bisa mengentaskan persoalan kawasan kumuh di wilayah yang dipimpinnya tersebut.

Adapun luasan kawasan kumuh di Kota Solo, Jawa Tengah (Jateng), mencapai lebih dari 90 hektare, termasuk 5.000 unit rumah tidak layak huni (RTLH).

Keyakinan tersebut semakin meningkat mengingat Pemerintah Kota (Pemkot) Solo baru saja menerima dana hibah dari Pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) sebesar 15 juta USD atau sekitar Rp 233 miliar.

Dengan adanya dana tersebut, Gibran mengatakan, penyelesaian masalah kawasan kumuh bisa lebih cepat 2 tahun dari target sebelumnya.

"Ada percepatan dua tahun untuk menyelesaikan (masalah kawasan kumuh) karena ada pendanaan. Nanti kalau tidak sesuai target ya terlambat sampai 2025 tidak apa-apa," kata Gibran, dikutip dari TribunSolo.com, Selasa (3/1/2023).

Meski begitu, Gibran mengakui bahwa penanganan masalah kawasan kumuh dan RTLH tidak mudah.

"Yang jelas selama 2-3 tahun terakhir ini ada akselerasi untuk mencapai nol persen," ujar Gibran.

"Memang tidak gampang karena ada masalah pendanaan dan lainnya, makanya kemarin saya carikan anggarannya. Yang penting kita sudah anggarkan untuk itu," lanjutnya.

Sementara itu, Kepala Disperum KPP Solo, Taufan Basuki mengatakan, Pemkot Solo telah menyiapkan strategi untuk mengentaskan kawasan kumuh dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026.

"Luasan kawasan kumuhnya masih 94 hektar, RTLH yang mesti diselesaikan kurang dari 5.000 bangunan," ucap Taufan.

"Tahun ini kita lanjutkan penyelesaian Kawasan Semanggi dan mulai masuk ke kawasan kumuh skala wilayah lainnya seperti di Tipes dan Pajang, juga skala lingkungan yang lainnya termasuk mulai masuk ke RTLH-nya," imbuhnya.

Dia menjelaskan, bila berdasarkan RPJMD, penyelesaian kawasan kumuh dan RTLH di Solo dijadwalkan selesai pada tahun 2026.

Akan tetapi, sama seperti Gibran, dia pun optimis bisa menyelesaikan persoalan tersebut lebih cepat.

"Dengan pendanaan yang tidak hanya mengandalkan APBD Kota (Solo), penyelesaiannya bisa rampung lebih awal," jelasnya.

Sebelumnya, Gibran mengatakan, pihaknya menerima dana hibah dari Pemerintah UEA karena Kota Solo tak bisa hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"APBD (Kota Solo) terbatas, kita sudah ada prioritasnya, kita juga sudah dibantu CSR dari swasta, dibantu kementerian, tapi permasalahan tidak pernah habis," tutur Gibran.

"Namanya masalah akan selalu ada. Namanya anggaran pasti selalu tidak mencukupi. Ada masalah-masalah baru," pungkasnya.