Pesan Menteri Investasi untuk Mahasiswa: Jangan Berpikir Jadi PNS

"Adik-adik mahasiswa begitu selesai kuliah mohon maaf, jangan berpikir jadi pegawai negeri sipil (PNS)," ujar Bahlil saat mengisi pidato ilmiah di Dies Natalis ke-64 UPN Veteran Yogyakarta, Kamis (15/12/2022).

Permintaan Bahlil bukan tanpa alasan. Menurutnya, saat pandemi Covid-19 terjadi, ada 6 juta pengangguran baru. Sehingga jika ditotal terdapat 15 juta pengangguran.

Sementara di saat yang sama penerimaan PNS, BUMN, TNI, dan Polri tak lebih dari 1 juta formasi. Maka dari itu, sektor swasta yang berperan membuka lapangan kerja.

"Lewat investasi, kalau tidak investasi kita memikirkan ini Pak Rektor. Mohon maaf, seluruh kampus dari Aceh sampai Papua jadi pabrik pengangguran intelektual dan ini berbahaya, bagi adik-adik kita," ucap dia.

Untuk mengatasi hal ini, dia mendorong mahasiswa untuk menjadi pengusaha. Tak hanya independen, peluang menjadi kaya terbuka jika menjadi pengusaha.

"Kalau gaji pegawai atau karyawan itu terukur, jangan mimpi jadi orang kaya kalau karyawan," ucapnya.

Bahlil merinci jika seorang PNS menginginkan jadi kepala dinas membutuhkan waktu lama yaitu 20 sampai dengan 30 tahun. Itu pun, kata dia, jika mendapatkan amanah.

"Kalau kerja jadi karyawan di perusahaan apapun tertinggi Rp 100 juta, kecuali kerja di BUMN," kata dia.

Tetapi, sambung dia, jika menjadi pengusaha dari sisi penghasilan bisa lebih tinggi.

"Apalagi mahasiswa yang muka standar kaya saya, kalian harus punya ekonomi lebih baik supaya dihargai orang dengan baik dan pantas," tandasnya.

Dia juga menceritakan pengalamannya saat bekerja di sebuah bank, gaji yang didapat Rp 60 juta. Sedangkan saat menjadi pengusaha merupakan jalan terbaik untuk menciptakan lapangan kerja dan juga memberikan kontribusi pada negara.

"Jadi menteri tak perlu masuk partai politik, jadi pengusaha cerdas Insya Allah bisa jadi menteri," ucap dia.

Lebih lanjut dia mengungkapkan pemerintah sedang fokus membangun iklim membangun investasi di luar Pula Jawa. Hal ini bertujuan agar pertumbuhan ekonomi tidak terpusat di Jawa dan tidak dikuasai oleh satu kelompok saja.

"Kita tidak sungkan-sungkan membuat kebijakan, harus investasi yang berkualitas. Cirinya harus di luar Jawa kita bikin lebih banyak," tutup dia.