Bidan yang Selingkuh dengan Polisi di Purworejo Terancam Sanksi Penurunan Jabatan hingga Diberhentikan

PURWOREJO, KOMPAS.com - Perselingkuhan antara bidan Puskesmas Bragolan berinisial RAF dan oknum polisi Intel Polsek Purwodadi Bripka AS berbuntut panjang.

Bidan Puskesmas Bragolan ini terancam sanksi penurunan jabatan hingga pemberhentian dengan hormat.

Hal ini disampaikan oleh Kepala BKPSDM Purworejo Fithri Edhi Nugroho pada Rabu (16/11/2022).

Fithri menyebut, sanksi yang akan diberikan kepada bidan Puskesmas tersebut masih dalam tahap proses pemeriksaan.

Saat ini BKPSDM Purworejo sedang menunggu kelengkapan berkas yang telah diajukan Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo beberapa waktu yang lalu.

"Kalau sudah adhoc kan berarti pelanggarannya sedang dan berat, nah nanti tergantung Pak Bupati, kalau berat bisa jadi menurunkan jabatan kemudian menempatkan dalam jabatan pelaksana atau diberhentikan dengan hormat," kata dia.

Fithri menambahkan sanksi yang mungkin akan diterima RAF tersebut maksimal adalah pemberhentian dengan hormat.

Menurut Fithri dalam PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, untuk pelanggaran ringan yang dilakukan oleh PNS maka akan mendapatkan teguran secara lesan dan tertulis dari Kepala Puskesmas.

Jika PNS melakukan pelanggaran disiplin sedang atau berat sanksi diberikan oleh BKPSDM.

Sanksi tersebut berupa pemotongan tunjangan penghasilan atau berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.

"Nanti kami dari BKPSDM Purworejo membentuk tim adhoc untuk pemeriksaan, jadi pemeriksaan akan diulang lagi, karena dugaannya sudah mengerucut kalau itu memang terbukti, maka diklarifikasi ulang sebelum ada rekomendasi dari tim adhoc," kata dia.

Saat ini Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) akan membentuk tim adhoc untuk mengetahui jenis sanksi yang akan diberikan kepada bidan PNS yang berselingkuh tersebut.

Fithri menyebut pihaknya sudah menerima berkas pelaporan perselingkuhan bidan puskesmas dengan polisi.

Namun, berkas tersebut dikembalikan kepada Dinas Kesehatan karena belum lengkap.

"Sudah dilaporkan ke kami sekitar 2 minggu yang lalu, terus kita kembalikan karena ada kekurangan berkas yang substansi yaitu tanda tangan suami," kata Fithri.