Puskesmas Berbah Disebut Tak Tolong Korban Kecelakaan, Dinkes DIY: Dokter ke Mana Saat Itu

Kepala Dinas Kesehatan DIY Pembajun Setyaningastutie menjelaskan pihaknya masih memerlukan penjelasan secara detail terkait laporan masyarakat ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI) DIY beberapa waktu lalu itu.

"Kita lihat dulu masalahnya apa, kenapa tidak diberikan ambulans, mengapa tidak dilakukan pelayanan," kata dia, Selasa (15/11/2022).

Dia meminta kepada masyarakat agar tidak menghakimi siapa pun terlebih dahulu. Pasalnya, sampai saat ini masih dibutuhkan klarifikasi lebih lanjut terkait permasalahan ini. Hal ini agar mendapatkan informasi secara utuh.

"Saya atas nama seluruh jajaran kesehatan mohon masyarakat jangan men-judge dulu," ucap dia.

Menurut dia klarifikasi tidak hanya kepada jajaran Puskesmas Berbah, Sleman saja tetapi klarifikasi juga dilakukan kepada keluarga korban. Menurut Pembajun, dibutuhkan keterbukaan antara kedua belah pihak.

Dia pun menegaskan bahwa dalam kondisi kecelakaan atau dalam kondisi gawat darurat puskesmas harus memberikan pelayanan.

"Permenkesnya sudah jelas. Tapi kalau sampai tidak memberikan pelayanan itu patut kita pertanyakan. Tidak hanya kepada tenaga kesehatan tetapi juga keluarga korban," ucapnya.

Dalam klarifiasi ini menurut Pembajun akan menanyakan kepada Puskesmas kenapa ada saat itu terjadi dokter tidak berada di tempat (Puskesmas) dan hanya on call saja.

"Kalau 24 jam (Puskesmas) perlu dikoreksi, dokter ke mana saat itu. Kok on call, saya mau tanyakan itu ke Sleman," ucap Pembajun.

"Kalau ada fraktur (patah tulang) dan digeser nanti kalau tambah parah bagaimana. Ini kita tanyakan lagi kenapa dokter tidak ada di situ," katanya.

Dia berharap ke depan peristiwa ini tidak terjadi lagi. Menurutnya dibutuhkan komunikasi yang baik antara fasyankes dengan masyarakat.

"Komunikasi dan sama-sama saling koreksi diri, kalau jadi pelayan berilah pelayanan yang baik kalau mengharapkan pelayanan baik jadilan customer yang baik," ucap dia.

Diberitakan sebelumnya, di media sosial beredar unggahan cerita korban kecelakaan yang diduga tidak mendapatkan tindakan pertolongan dan bantuan ambulans di Puskesmas Berbah, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Hal ini pun telah dilaporkan ke pihak Ombudsman DIY.  Kepala Ombudsman RI Perwakilan DI Yogyakarta Budhi Masturi mengatakan, pihaknya sudah datang ke Puskesmas Berbah.

"Tadi kita ke sana sudah ditemui oleh kepala puskesmasnya sama tenaga medisnya perawatnya," ujar Kepala Ombudsman RI Perwakilan DI Yogyakarta Budhi Masturi saat dihubungi, Senin (14/11/2022).

Budhi Masturi menyampaikan, ia datang ke Puskesmas Berbah untuk mengumpulkan data dan meminta penjelasan. Dari penjelasan yang didapat, pihak Puskesmas Berbah membenarkan jika pada 13 November 2022 malam ada warga yang membawa korban kecelakaan.

Malam itu, dalam situasi tidak ada dokter jaga dan hanya ada satu perawat, bidan dan security. Malam itu, saat korban laka itu tiba di Puskesmas Berbah, di dalam ruangan gawat darurat ada beberapa pasien yang sedang ditanggani.

Dari penjelasan perawat yang menangani, korban kecelakaan berada di dalam mobil. Perawat tersebut kemudian melakukan observasi di dalam mobil dan menyimpulkan masih dalam kondisi bisa kemudian dibawa secara mandiri ke rumah sakit.

Dari observasi diduga terlihat korban kecelakaan mengalami patah tulang sehingga harus di-rontgen. Sedangkan di  puskesmas tidak ada alat rontgen.

"Dia tidak mengambil tindakan medis juga tidak memberi rujukan. Untuk mengakses ambulans kan harus ada rujukan," jelasnya.

Puskesmas, lanjut Budhi Masturi, mengakui hal tersebut tidak sebagaimana prosedur di penanganan medis. Seharusnya, tidak cukup hanya diobservasi.

"Memang harusnya tidak cukup diobservasi. Tetapi harus ada tindakan triase yang memeriksa nadi dan macam-macam, itu tidak dilakukan dan ada asesmen formulirnya dan sebagainya untuk menyimpulkan sejauh mana tingkat kedaruratan si korban. Apakah harus dirawat di puskesmas, harus dirujuk atau bisa dirawat di rumah itu nggak dilakukan," tuturnya.

Menurut Budhi, Puskesmas Berbah mengakui ada prosedur yang tidak dijalankan. Di sisi lain, Ombudsman melihat tenaga medis kurang memahami terkait kewenangan yang dimilikinya.