Pekerja di DIY Menjerit Sulit Beli Rumah, Pemerintah DIY Sebut Tak Ada Program Rumah Murah

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Upah Minimum Provinsi (UMP) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dikeluhkan oleh para pekerja karena dinilai masih rendah dan membuat para pekerja tak bisa membeli rumah.

Terkait permasalahan ini, Pemerintah DIY memastikan tak ada program perumahan murah bagi para pekerja di DIY.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Energi Sumber Daya Mineral (PUPESDM) DIY Anna Rina Herbranti menjelaskan, saat ini masih belum ada program khusus perumahan bagi pekerja di DIY.

Menurut dia, program terkait perumahan saat ini di DIY hanya diperuntukkan bagi masyarakat miskin yakni melalui program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

"RTLH ada 2 satu program peningkatan, satunya program pembangunan baru. Khusus untuk buruh tidak ada kecuali buruh itu terdata bahwa dia miskin," katanya saat dihubungi, Selasa (1/11/2022).

Ia menjelaskan, bagi buruh yang tergolong miskin dapat mengakses dengan cara pertama yakni diusulkan oleh kelurahannya. Biasanya kelurahan memiliki data dari kabupaten by name by adress dari data tersebut pihaknya lalu melakukan pengecekan.

"Kita cek nah ini kalau rusak berat itu nanti pembangunan baru tapi kalau hanya rusak sederhana perbaikan saja. Kita ada istilah juga aladin, atap lantai dinding kondisinya seperti apa. Yang mau kita galakkan itu selama ini kan pembangunan RTLH," katanya.

Lalu, lanjut Anna, ada juga program bernama prasarana umum (PSU) dengan membangun di beda lokasi, tak hanya rumahnya yang dibangun tetapi juga lingkungannya.

"Misalnya tadi jambannya belum ada kita buatkan jambannya, misal air bersihnya belum kita buatkan di situ kalau di kelurahan sudah ada pamsimas ya nanti kita menggunakan itu termasuk jalan lingkungannya," ujar dia.

Ia menegaskan tidak ada program rumah subsidi yang melalui Pemerintah DIY, yang ada hanya program RTLH. Jika pembangunan baru RTLH, Pemerintah DIY menyiapkan anggaran sebesar Rp 50 juta.

"Dari kami pembangunan baru dari anggaran hanya Rp 50 juta tapi dari mereka sudah harus siap dengan pondasinya sudah ada lahannya pun sudah ada yang milik mereka sendiri jadi harus seperti itu," paparnya.

Sebelumnya, salah satu pekerja Trisni Suwartiningsih (29) yang bekerja di salah satu toko modern di DI Yogyakarta, gaji pokok tiap bulannya sebesar Rp 2 juta rupiah terpaut sedikit dari UMP DI Yogyakarta masih merasakan beratnya hidup sebagai pekerja di DI Yogyakarta ini.

Menurut dia UMP di Yogyakarta belum bisa memenuhi kebutuhan.

"Belum, apalagi sekarang BBM naik diiringi harga bahan pokok yang merangkak naik. Belum lagi ada sumbangan," katanya saat dihubungi, Senin (31/10/2022).

Untuk memenuhi kebutuhannya dia harus memutar otak agar bisa bertahan dengan gaji yang pas-pasan atau bahkan kurang, dengan cara menitip dagangan kerupuk di kantin karyawan.

"Di kantin karyawan saya menitip kerupuk harganya seribuan, Alhamdulillah bisa nambah sedikit-sedikit untuk beli beras," ujar dia.

Namun, jika pemasukan dari berjualan kerupuk tidak dapat menutup ia masih mendapatkan subsidi dari orangtuanya.

Sehari-hari ia harus mengendarai sepeda motor untuk menuju lokasi kerjanya kendaraan ini menjadi satu-satunya sebagai pilihan untuknya bekerja, dengan perjalanan kurang lebih memakan waktu 30 menit kenaikan BBM sangat berpengaruh kepadanya.

"Dulu uang BBM nggak sampai Rp 150 ribu sekarang bisa dua kali lipat, kemarin dapat bantuan BSU RP 600 ribu hanya sekali tetapi juga nggak ngaruh," kata dia.

Dia hanya bisa memandang dan bergumam dalam hati saat bekerja di toko modern melihat orang-orang berbelanja dengan entengnya dengan harga yang cukup mahal bagi kantongnya.

"Kadang heran aja sama pengunjung, mereka kok duitnya gak habis-habis," ucapnya.

Dengan UMP yang masih rendah jika dibanding dengan daerah lainnya rumah hanya bisa menjadi angan-angan bagi Tri, bagaimana tidak harga tanah dan rumah di DIY tiap tahunnya melambung tinggi.

"Boro-boro beli rumah, buat nabung saja nggak cukup. Apalagi harga rumah di Jogja sudah mahal," kata dia.