Usai Ikut Panen Raya, Menteri Pertanian Ingatkan Gubernur dan Bupati Menjaga Normalisasi Harga

Indonesia harus siap menghadapi inflasi. Karenanya perlu berbagai intervensi sejak dini.

Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo mengungkapkan, pemerintah di daerah berperan dalam mengendalikan inflasi sehingga tidak ada lonjakan harga yang merugikan masyarakat.

“Sultan dan bupati ikut menjaga agar inflasi di sektor pangan tidak drop. Artinya tidak terjadi minus yang lebih dalam,” kata Menpertan Syahrul di bulak sawah tanaman bawang pada Kalurahan Srikayangan, Kapanewon Lendah, Kulon Progo, Senin (3/10/2022).

Inflasi di Indonesia sering terjadi di faktor dua komoditas ini, yakni cabai dan bawang merah. Dengan mampu mengendalikan harga kedua komoditas tersebut maka bisa saja mengendalikan inflasi di negara ini.

Karena itu, Syahrul mengapresiasi produksi bawang Kulon Progo saat ini. Produksi bawang merah berlangsung di sekitar 300 hektar di Lendah.

Hasilnya berlimpah, diprediksi 16 ton per hektar dengan harga jual Rp 17.000 per kilogram. Angka ini lebih tinggi dari rata-rata produktivitas 9,7 ton per ha.

Namun mengendalikan inflasi tidak hanya soal produksi semata. Sejumlah langkah juga harus dilakukan.

Syahrul mengungkapkan, inflasi bisa diperbaiki lewat perbaikan kebijakan import hingga soal rantai pasokan dan penanganan barang dagangan. Dengan memperpendek rantai pasok atau dagang, maka bisa menekan inflasi.

“Pemerintah di daerah diharapkan berbuat banyak,” kata Mentan.

Di tingkat pusat, Kementan tengah menyiapkan lahan sekitar 2.000 hektar di seluruh Indonesia untuk mengintervensi inflasi. Dirjen Hortikultura juga menandatangani kerjasama dengan tengkulak untuk mengintervensi jika harga komoditas menurun di kemudian hari.

"Jadi off taker membelinya nanti kalau harga turun, di mana ada yang membeli secara pasti. Kemudian akan kita lihat daerah mana yang akan diserang, artinya untuk menjaga inflasi yang ada. Mudah-mudahan konsep ini jalan," kata Menpertan Syahrul.

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X mengungkapkan, Dinas Pertanian DIY memiliki program kedaulatan pangan atau ketercukupan pangan untuk masyarakat Yogyakarta.

Pengembangan kedaulatan pangan itu berlangsung di luasan 35.000 hektar. Luasan itu tidak berkurang dan diperuntukkan bagi tanaman pangan.

"Hal ini tertuang dalam Keputusan Gubernur DIY, khusus untuk tanaman pangan. Di sini pemerintah memfasilitasi kalau puso kami ganti, sementara kalau harga sedang baik hasil tanaman silahkan bisa dijual," kata Sri Sultan.

Pemerintah DIY juga mengembangkan keterlibatan perusahaan daerah untuk menampung bahan pangan.

"Diharapkan bisa menjaga fluktuasi yang akan terjadi jual beli tanaman pangan khususnya beras jangan sampai petani dirugikan," kata Sultan.