NEWS
Salin Artikel

Pemerintah DI Yogyakarta Negosiasi dengan Kemenpan-RB, Minta Tenaga Honorer Langsung Dialihkan Jadi PPPK

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melakukan negosiasi dengan Kemenpan-RB terkait larangan ini.

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Kadarmanta Baskara Aji menjelaskan, di DIY tenaga honorer dibagi menjadi beberapa kriteria, seperti tenaga bantu (naban), tenaga outsourcing untuk petugas kebersihan dan lainnya, serta pekerja yang dipekerjakan saat ada kegiatan-kegiatan tertentu.

Aji menyampaikan dengan adanya beberapa kriteria ini, Pemerintah DIY mencoba bernegosiasi dengan Kemenpan-RB, supaya memprioritaskan tenaga bantu untuk menjadi PPPK.

"Dari apa yang ada ini, yang memenuhi persyaratan PPPK itu adalah teman-teman naban karena menduduki formasi yang diduduki PNS maka memenuhi syarat maka kita ajukan PPPK. Ini negosiasi kita yang ajukan ke Kemenpan RB," katanya, Jumat (23/9/2022).

Dia mengakui bahwa dari Kemenpan-RB memberlakukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para tenaga honorer di DIY. Jika, ada tenaga honorer yang tidak memenuhi kriteria, Pemerintah DI Yogyakarta meminta agar pegawai tersebut tetap dipekerjakan dengan status Naban.

"Memang ada syarat yang harus dipenuhi. Permintaan kita kepada Kemenpan, yang tidak memenuhi sebagai PPPK tetap kita pekerjakan sebagai naban karena kalau diberhentikan siapa yang mengerjakan pekerjaannya," kata dia.

Lanjut Aji, dalam penerimaan tenaga honorer atau naban di DIY telah melalui berbagai tahapan seperti seleksi PPPK yang dilakukan oleh pemerintah pusat, oleh sebab itu Pemerintah DIY bernegosiasi agar naban dapat dialihkan ke PPPK.

"Yang kita minta seperti itu karena tes sudah memenuhi seperti PPPK dan persyaratannya juga sesuai dengan PPPK," kata dia.

"Tinggal mengadministrasikan PPK, walaupun teman-teman Menpan sedang mempertimbangkan untuk tes lagi," pungkas dia.

Sebelumnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) mengeluarkan surat edaran terkait status kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada akhir Mei 2022.

Dalam Surat Edaran bernomor B/185/M.SM.02.03/2022 perihal Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tersebut salah satu poinnya adalah adanya larangan pengangkatan pegawai di luar status PNS dan PPPK.

Serta instansi diminta untuk menyelesaikan masalah pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat dan tak lulus seleksi CPNS dan PPPK paling lambat 28 November 2023.

https://yogyakarta.kompas.com/read/2022/09/23/152210078/pemerintah-di-yogyakarta-negosiasi-dengan-kemenpan-rb-minta-tenaga

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Agendakan Jumat Bersih, OPD Kolaka Timur dan Berbagai Pihak Kompak Bersihkan Kelurahan Rate-rate

Agendakan Jumat Bersih, OPD Kolaka Timur dan Berbagai Pihak Kompak Bersihkan Kelurahan Rate-rate

Regional
Pemkab Banyuwangi Bakal Rekonstruksi 36 Jembatan pada 2023, Bupati Ipuk Minta Warga Dilibatkan

Pemkab Banyuwangi Bakal Rekonstruksi 36 Jembatan pada 2023, Bupati Ipuk Minta Warga Dilibatkan

Regional
NTP Riau Naik 5,64 Persen Per November 2022, Gubri: Semoga Terus Meningkat

NTP Riau Naik 5,64 Persen Per November 2022, Gubri: Semoga Terus Meningkat

Regional
Targetkan Stunting di Bawah 14 Persen pada 2024, Bupati Ipuk Sambangi Pelosok-pelosok Desa

Targetkan Stunting di Bawah 14 Persen pada 2024, Bupati Ipuk Sambangi Pelosok-pelosok Desa

Regional
Dapat Suntikan Dana dari Pemprov Sulsel, Bandara Arung Palakka Kembali Beroperasi untuk Masyarakat Bone

Dapat Suntikan Dana dari Pemprov Sulsel, Bandara Arung Palakka Kembali Beroperasi untuk Masyarakat Bone

Regional
Pembangunan Desa di Riau Terus Dilakukan, Gubri Dapat Apresiasi dari Wamendesa PDTT

Pembangunan Desa di Riau Terus Dilakukan, Gubri Dapat Apresiasi dari Wamendesa PDTT

Regional
Ganjar Ajak Sekolah Kreatif Giatkan Pendidikan Antikorupsi

Ganjar Ajak Sekolah Kreatif Giatkan Pendidikan Antikorupsi

Regional
Degan Jelly, Produk Rumahan yang Jadi Primadona di Banyuwangi

Degan Jelly, Produk Rumahan yang Jadi Primadona di Banyuwangi

Regional
Permudah Pencari dan Pemberi Kerja di Medan, Walkot Bobby Luncurkan Aplikasi Siduta

Permudah Pencari dan Pemberi Kerja di Medan, Walkot Bobby Luncurkan Aplikasi Siduta

Regional
Riau Jadi Daerah Penghasil Sawit Terbesar, Gubri Minta BPDPKS Lebih Transparan soal Pengelolaan Dana Sawit

Riau Jadi Daerah Penghasil Sawit Terbesar, Gubri Minta BPDPKS Lebih Transparan soal Pengelolaan Dana Sawit

Regional
'T-Rex' yang Bermain di Tambang Pasir Ilegal di Klaten?

"T-Rex" yang Bermain di Tambang Pasir Ilegal di Klaten?

Regional
Perempuan Kuat, Perempuan Bersemangat

Perempuan Kuat, Perempuan Bersemangat

Regional
Tingkatkan Produksi Pertanian, Pemprov Sulsel Salurkan 2.500 Ton Benih untuk 100.000 Ha Lahan

Tingkatkan Produksi Pertanian, Pemprov Sulsel Salurkan 2.500 Ton Benih untuk 100.000 Ha Lahan

Regional
Wujudkan Medan Berkah, Maju, dan Kondusif, Bobby Ajak Seluruh Elemen Kolaborasi Cegah Korupsi

Wujudkan Medan Berkah, Maju, dan Kondusif, Bobby Ajak Seluruh Elemen Kolaborasi Cegah Korupsi

Regional
Pemprov Riau Serahkan Bantuan Korban Gempa Cianjur Rp 676,9 Juta ke Bupati Herman Suherman

Pemprov Riau Serahkan Bantuan Korban Gempa Cianjur Rp 676,9 Juta ke Bupati Herman Suherman

Regional
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.