Seruan Moral dari 32 Rektor PTN dan PTS di Yogyakarta untuk Pemilu 2024

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 32 pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta di Yogyakarta berkumpul di Universitas Gadjah Mada (UGM), Sabtu (17/9/2022).

Usai berdialog, para rektor dan pimpinan perguruan tinggi ini berdiri bersama-sama di depan Balairung UGM untuk menyampaikan seruan moral tentang pemilihan umum dan demokrasi.

Seruan moral ini berjudul 'Pemilu Berkualitas dan Demokrasi Bermartabat'

Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Ova Emilia mengatakan, demokrasi yang bermartabat, salah satunya ditandai dengan pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) yang berkualitas. Pemilu sebagai mandat reformasi menjadi pintu masuk pergantian dan keberlanjutan kepemimpinan dengan legitimasi moral dan sosial yang tinggi untuk kemaslahatan bangsa.

Ova mengungkapkan, pada 2024, Indonesia memasuki babak baru demokrasi dengan penyelenggaraan pemilu serentak secara nasional. Menurutnya, pemilu harus menjadi aktualisasi nilai, perjuangan kebangsaan, dan pembentukan konsensus demokrasi yang mulia.

"Jika berlangsung dengan baik, Indonesia akan menjadi contoh negara besar yang mampu berdemokrasi secara dewasa," ujar Ova saat membacakan seruan moral di Balairung UGM, Sabtu.

Rektor Universitas Sanata Dharma (USD) Yogyakarta, Romo Albertus Bagus Laksana SJ menuturkan, universitas sebagai lembaga besar dan merupakan bagian dari peradaban harus masuk dalam dinamika publik.

"Kami sadar bahwa momen pemilu dan momen demokratis sebagai perjalanan kita sebagai bangsa memerlukan peran universitas ini," ungkapnya.

Menurut Romo Bagus, universitas sudah saatnya turun langsung mengawal perjalanan demokrasi. Sehingga, universitas tidak hanya berperan dalam refleksi intelektual akademis, tetapi juga bergandengan tangan dengan kekuatan lembaga publik untuk membangun demokrasi dan kesejahteraan umum.

"Maka kami para rektor dan pimpinan perguruan tinggi yang mewakili peradaban yang penting ini tergerak untuk ke sana. Kami ingin memberikan konstribusi yang khas di dalam kampus dalam hubunganya dengan perkara demokrasi, pemilu yang lebih berkualitas, membangun keadaban bangsa ini," tegasnya.

Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Al Makin menambahkan, seruan ini diharapkan dapat menjadi check and balance dan dapat mengembalikan moral berbangsa.

"Sudah banyak kritik dari para ilmuan, kritik dari para komentator, kritik dari para yang bijaksana tentang proses dari demokrasi yang perlu dipikirkan lagi lebih mendalam untuk kembali kepada moral, integritas dan kejujuran," ungkapnya.

Berikut 10 poin seruan moral berjudul 'Pemilu Berkualitas dan Demokrasi Bermartabat' yang dibacakan oleh para rektor dan pimpinan perguruan tinggi:

1. Mengajak semua komponen bangsa untuk menjadikan pemilu sebagai media pendidikan politik guna pembangunan moral bangsa yang lebih mengedepankan nilai kejujuran, keteladanan, dan keadaban kontestasi dalam sistem demokrasi, dan menghindari persaingan politik kotor demi kekuasaan semata.

2. Menyeru seluruh komponen bangsa untuk menjamin pemilu berjalan secara partisipatif bagi seluruh bangsa Indonesia dan tidak dimonopoli oleh segelintir elit kelompok oligarki an mengabaikan kepentingan publik.

3. Mengajak seluruh komponen bangsa untuk menghindari politik biaya tinggi, mencegah politik uang, dan menolak nepotisme yang kian mendangkalkan makna pemilu.

4. Mengajak seluruh komponen bangsa untuk menghindari jebakan penyalahgunaan identitas dengan politisasi agama, etnis, dan ras, yang berpotensi menimbulkan konflik dan kekerasan tidak berkesudahan yang merusak persatuan dan kesatuan bangsa.

5. Mendesak para elit politik, penguasa ekonomi, partai politik, dan penyelenggara pemilu untuk memberikan keteladanan, berintegritas, dan bermartabat dalam berdemokrasi sesuai konstitusi.

6. Mendorong seluruh komponen bangsa menjadi warga merdeka yang tidak mudah terpengaruh hasutan, hoaks, dan ujaran kebencian, atau berbagai upaya lain yang menciptakan perpecahan dan pembelahan sosial yang sering terjadi dan berdampak buruk pada masyarakat.

7. Menuntut partai politik untuk menjamin akuntabilitas dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta memastikan kehadirannya di tengah-tengah masyarakat.

8. Mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dan kritis dalam penyelenggaraan bernegara dan bermasyarakat sebagai bentuk kualitas kewarganegaraan.

9. Mengajak semua komponen bangsa untuk tidak menggunakan kebebasan demokrasi secara manipulatif yang justru mencederai hak-hak orang lain atau melanggar konstitusi.

10. Mengajak seluruh sivitas akademika, masyarakat sipil, dan media massa berperan aktif untuk melakukan edukasi publik guna meningkatkan literasi demokrasi dan kebangsaan, serta mengawasi jalannya kekuasaan.