DPRD DIY Didemo Buruh, Wakil Ketua: Kami Sampaikan Aspirasi Melalui Pos dan Email

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana menyebut pihaknya segera menyampaikan aspirasi masyarakat terkait kenaikan harga BBM kepada pemerintah pusat lewat pos dan surat elektronik.

"Hari ini kita langsung kirim by pos by e mail, setiap aspirasi yang masuk ke DPRD DIY kami upayakan untuk teruskan kepada yang berkepentingan melalui Sekretariat Dewan," ujarnya, Rabu (7/9/2022).

Menurut Huda, apa yang disampaikan oleh para buruh merupakan hal yang logis, mereka datang ke DPRD DIY untuk menyuarakan aspirasinya setelah terjadi kenaikan harga BBM.

"Mereka minta upahnya naik, mereka juga meminta terjamin misalnya BPJS ketenagakerjaan dengan baik. Saya kira wajar, sesuai dengan kepentingan mereka," ucapnya.

Selain menolak harga BBM dan meminta upah naik, para buruh juga meminta agar Dana Keistimewaan (Danais) bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Terkait tuntutan ini, menurut Huda, selama 10 tahun keistimewaan DIY, Danais sudah semakin baik dalam pemanfaatannya untuk kesejahteraan masyarakat.

"Kami melihat Danais sudah masuk ke kalurahan-kalurahan, masuk juga untuk pengentasan kemiskinan, ini sudah masuk pada kepentingan-kepentingan itu kita sesuaikan penggunaan yang ada," kata dia.

Sebelumnya, sejumlah buruh yang tergabung dalam Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) mendatangi gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tuntut kenaikan upah setelah harga BBM naik.

Sekretaris Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kota Yogyakarta Denta Julian menyampaikan, pada kesempatan ini ada berbagai serikat buruh yang datang untuk melakukan unjuk rasa di DPRD DIY.

"Kita dari teman-teman majelis buruh Indonesia, ada teman-teman dari Serikat Pekerja, SPSI, SPN, SPM, ASPEK, KPBI, SPI, lalu ada teman-teman elemen organisasi yang lain ada teman-teman mahasiswa FPPI,  LSM Sekolah Buruh Yogyakarta, dan juga organisasi yang tergabung dalam FPBI," katanya di DPRD DIY, Rabu (7/9/2022).

Dalam audiensi ini pihaknya menuntut agar Pemerintah DIY bersama DPRD DIY menyampaikan kepada Presiden Jokowi agar aspirasi para buruh di DIY menolak kenaikan harga BBM.

"Kedua, kita juga akan menuntut langkah konkret apa yang akan dilakukan oleh Pemda DIY selain mereka akan membagikan BST yang hanya 2 persen dari DTU triwulan ke empat ini yang itu nominalnya atau bahkan jumlahnya tidak mencukupi dari masyarakat yang terdampak di DIY oleh kenaikan harga BBM ini," jelas Denta.

Menurut Denta, bantuan yang diberikan kepada masyarakat masih terlalu kecil karena hanya  sebesar Rp 150.000 yang diberikan selama 4 bulan.

"Apakah ada jaminan setelah 4 bulan BST ini diberikan akan ada penurunan harga BBM itu, tidak," katanya.