Jalur Mandiri Diusulkan Dihapus, Ini Tanggapan Rektor UNY dan UGM

Beberapa pihak, mulai dari Masyarakat Anti -Korupsi Indonesia, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) dan Komisi X DPR RI mengusulkan agar penerimaan mahasiswa baru melalui jalur mandiri di perguruan tinggi negeri (PTN) dihapuskan.

Rektor Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) dan Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) angkat bicara terkait usulan itu.

Rektor Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Prof. Sumaryanto mengatakan masalah yang ada di Universitas Lampung jangan digeneralisasi.

"Kalau menurut kami, kalau masalahnya kasuistik kan, tidak boleh digeneralisisasi. Karena apa, apa pun seleksi mandiri itu juga berbasis akademik," katanya saat dihubungi Rabu (24/08/2022).

Dia menyampaikan kasus tersebut terjadi di Universitas Lampung (Unila). Sehingga yang seharusnya yang diatasi adalah permasalahan di Unila.

Sedangkan PTN lainya yang proses penerimaan mahasiswa baru melalui jalur mandirinya berjalan baik dan tidak ada masalah, tetap bisa berjalan.

"Tetapi kalau yang berjalan baik dan sisi akademiknya, akuntabilitasnya juga terjaga, ya mengapa tidak. Ya harus dipertahankan. Soal ada kekuranganya, ada aspek pengawasan, kontrol tidak masalah," ungkapnya.

Sementara itu Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof. Ova Emilia menuturkan jalur mandiri diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri.

"Kan Permennya masih tetap berlaku. Dan suatu Permen itu memang ada positifnya juga kan. Misalnya ada sesuatu yang negatif, kan harus dilihat apakah kebijakanya yang salah atau pelaksanaanya, kan begitu," katanya.

Prof Ova mengungkapkan selama ini pelaksanaan jalur mandiri di UGM berjalan baik. UGM melaksanakan jalur mandiri dengan akuntabel dan transparan.

"Ini kan kita bicara tentang akuntabilitas, transparansi, jadi sesuatu yang memang terinformasikan dan publik dapat melihat itu kan yang memang kita harapkan dalam suatu proses," urainya.

Menurut Prof Ova jalur mandiri memiliki sisi positif. Terutama bagi PTN yang baru berdiri.

"Mandiri ini, coba bayangkan mungkin kalau di universitas yang besar-besar, misalnya tadi dibilang oh ditutup saja, tidak masalah mungkin. Tapi untuk PTN yang kecil yang mungkin baru berdiri, yang mungkin pendaftarnya terbatas, itu (jalur mandiri) amat sangat bermanfaat sekali," tegasnya.

Jalur mandiri lanjut Prof Ova bisa menjadi sarana untuk pemerataan pendidikan di daerah-daerah tertinggal.

"Artinya kalau kami dari UGM (jalur mandiri) bagus untuk misalnya ya, bagus untuk jalur kemitraan untuk daerah-daerah tertinggal. Itu kan kita punya seperti itu. Mau meratakan supaya orang-orang yang masuk ke UGM bukan hanya orang-orang di Pulau Jawa. Nah orang-orang di luar Pulau Jawa gimana dong caranya," tandasnya.

Usulan ditiadakanya jalur mandiri di seluruh PTN karena ada permasalahan di satu universitas merupakan sesuatu yang berlebihan.

"Memang harus akuntabel. Artinya apa? Kamu mau melakukan apa kan harus disampaikan. Kamu melakukanya gimana itu bisa dilihat. Hasilnya gimana kan gitu. Bukan terus enggak usah ada aja. Saya kira itu ya berlebihan lah, itu kayak membakar lumbung nanti," tegasnya.

Dari kejadian OTT terkait penerimaan mahasiswa baru Prof Ova melihat justru untuk semakin memperbaiki tata kelola ke depanya.

"Kalau saya melihat ya, suatu kejadian itu pasti akan memberikan dampak baik ya untuk tata kelola berikutnya. Saya berharap bahwa dengan adanya hal seperti ini kan juga memberikan penguatan, tata kelola di seluruh universitas di Indonesia," pungkasnya.