Menteri Investasi: Jangan Percaya Orang Mengatakan Kita Akan Masuk Resesi, Itu Bohong

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Investasi Bahlil Lahadalia meminta masyarakat tidak perlu percaya dengan informasi yang menyebutkan Indonesia akan masuk resesi.

Sebab, kata dia, ekonomi Indonesia kuat.

Bahlil mengatakan, perang antara Rusia dan Ukraina masih terus berlangsung. Kondisi ekonomi dunia saat ini tidak menentu.

"Krisis akan terjadi, tetapi Indonesia akan tangguh ekonominya tidak seperti negara-negara lain," ujar Bahlil dalam sambutanya di acara Pemberian Nomor Induk Berusaha (NIB) Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Perseorangan di GOR Lembah UGM, pada Selasa (23/8/2022).

Bahlil menyampaikan, jika ada informasi yang menyebutkan Indonesia akan masuk resesi tidaklah benar.

Karenanya, masyarakat tidak perlu percaya dengan informasi tersebut.

"Jangan percaya kalau orang mengatakan bahwa kita akan masuk di era resesi, itu bohong, itu kabar hoaks. Kenapa, karena kemungkinan itu kita hanya 3 persen, ekonomi kita kuat," sebut dia.

Namun, lanjut dia, yang menjadi ancaman adalah soal pangan. Ada komoditas yang harus impor, salah satunya adalah gandum.

"Gandum itu kita impor semua. Sekarang Bapak Presiden mengarahkan ke makanan lokal," ucap dia.

Selain itu, menurut Bahlil, yang menjadi ancaman adalah soal BBM.

Bahlil mengungkapkan subsidi BBM di tahun 2022 bisa Rp 500 trilun sampai Rp 600 triliun.

"Yang tidak bisa kita hindari adalah BBM, subsidi BBM sekarang bisa Rp 500 sampai Rp 600 triliun di tahun 2022. Total pendapatan APBN kita Rp 2.350 triliun, kalau Rp 500-Rp 600 triliun dipakai untuk subsidi, 25 persen pendapatan APBN kita dipakai untuk subsidi," tutur dia.

Sementara subsidi yang diberikan pemerintah, lanjut Bahlil, banyak yang tidak tepat sasaran.

Karenanya, pemerintah secara bertahap akan menata agar subsidi tepat sasaran.

"Mobil saya yang di atas 1.500 cc masa harus pakai subsidi yang sebenarnya itu hak rakyat kecil, menurut saya itu tidak adil, maka ke depan kita akan menata subsidi ini, subsidi ini akan kita kasih kepada rakyat yang berhak untuk menerima subssidi," ucap dia.

Bahlil menuturkan, pemerintah saat ini sedang melakukan penyesuaian-penyesuaian terkait dengan subsidi.

"Kami sampaikan kalau kita pertahankan subsidi Rp 500-Rp 600 triliun, APBN kita ubah jadi mungkin kita akan bertahap untuk memikirkan agar subsidi ini bisa kita tetap pertahankan, tetapi nilai nominalnya menyesuaikan kemampuan uang negara," pungkas dia.