Menteri Investasi Bahlil Akan Cari dan Tindak Penyedia Jasa Pengurusan NIB

Hal ini untuk menindaklanjuti informasi adanya iklan penyedia jasa pengurusan NIB di sejumlah e-commerce.

"Saya tidak pernah mengizinkan itu, justru kehadiran OSS untuk memangkas mata rantai cara-cara seperti ini. Ini yang menurut saya bandit-bandit yang harus segera kita selesaikan, itu tidak boleh," ujar Bahlil dalam jumpa pers usai acara Pemberian Nomor Induk Berusaha (NIB) Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Perseorangan di GOR Lembah UGM, Selasa (23/8/2022).

Bahlil menjelaskan, masyarakat sekarang dapat mengurus izin usaha lewat online melalui sistem Online Single Submission (OSS). Kehadiran OSS ini dalam rangka memberikan transparansi, efisiensi, kecepatan, dan kemudahan.

"Jadi jangan ada lagi orang-orang kayak begitu itu. Orang-orang begitu itu tidak punya tanggungjawab moral itu. Lewat online semuanya," tegasnya.

Selain mudah dan cepat, untuk mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) juga tidak dipungut biaya alias gratis, terutama UMKM.

"Gratis, untuk UMKM gratis. Termasuk sertifikat halal, SNI, untuk UMKM itu gratis, saya jamin itu," tandasnya.

Bahlil dan juga sebagai Kepala Satgas Investasi ini menegaskan akan mencari para pelaku penyedia jasa berbayar pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB).

"Saya akan cari. Saya akan lewat satgas, Saya ini kan ketua satgas investasi. Wakil saya adalah Wakapolri dan Wakil Jaksa Agung. Tidak boleh kita biarkan orang seperti itu hidup di republik ini,Indoneia harus lebih baik dari masa-masa lalu," ucapnya.

Bahlil Lahadalia menuturkan, sejak diluncurkan sampai dengan saat ini, pemerintah sudah menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) 1.760.336. Dari jumlah itu, 99 persennya adalah UMKM.

"Kita targetnya 2 juta lebih, 2,5 juta di tahun ini. Ini bukan kacang goreng ini kerjanya ini," ungkapnya.

Menurut Bahlil Lahadalia, hal itu dilakukan untuk memberikan ruang bagi generasi muda yang baru selesai kuliah mempunyai pilihan lain selain menjadi karyawan.

"Karena kalau semua mau menjadi karyawan, PNS, mau jadi karyawan BUMN, mau jadi TNI, Polri itu satu tahun paling banyak 1 juta. Terus kalau tidak kita siapkan mereka menjadi pengusaha mereka mau kerja apa, maka kita siapkan mereka menjadi pengusaha, kita permudah izinya," pungkasnya.