Ironi Bupati Pemalang, Ingatkan Jajarannya Hindari Korupsi, tapi Justru Terjaring OTT KPK

KOMPAS.com - Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (11/8/2022).

Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, sebanyak 34 orang diamankan dalam OTT.

"Sejauh ini jumlah yang diamankan ada sekitar 34 orang yang terdiri dari bupati, kepala dinas, sekda, kabid, dan pejabat lain di lingkungan Pemkab Pemalang," ujarnya di Jakarta, Jumat (12/8/2022), dikutip dari Antara.

OTT ini menjadi ironi, khususnya bagi Bupati Pemalang.

Pada Juli 2022, Mukti berharap penetapan Sekretaris Daerah (Sekda) Mohammad Arifin sebagai tersangka kasus dugaan korupsi bisa menjadi pelajaran bagi seluruh jajaran aparatur sipil negara (ASN) di pemerintahannya saat ini.

"Semoga tidak terulang lagi di Kabupaten Pemalang," ucapnya pada 20 Juli 2022.

Sebagai informasi, Direktorat Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah (Jateng) menetapkan Mohammad Arifin sebagai tersangka dalam kasus pembangunan proyek jalan Kabupaten Pemalang tahun 2010.

Berdasarkan hasil penyelidikan, Arifin yang kala itu menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Pemalang meminta agar pencairan proyek pembangunan jalan sebanyak 100 persen. Padahal, progres pembangunan baru 73 persen.

Untuk mengisi kekosongan posisi Sekda, Mukti melantik Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Pemalang Slamet Masduki sebagai Penjabat (Pj) Sekda, Rabu (10/8/2022) sore.

Dalam upacara pelantikan itu, Mukti berpesan kepada semua jajarannya untuk menghindari perilaku korupsi.

"Kami juga memberikan masukan terutama Apip (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) sebagai pengawas internal untuk memberikan peringatan dan pengawasan. Lebih baik kita mencegah (korupsi) karena kalau sudah terjadi tidak ada obatnya," ungkapnya.

Namun, sehari setelahnya, Bupati Pemalang bersama Pj Sekda terjaring OTT KPK.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menjelaskan, dalam OTT tersebut, pihaknya mengamankan sejumlah uang tunai rupiah dan barang bukti lainnya.

"Jumlahnya masih terus diklarifikasi kepada pihak-pihak yang ditangkap," tuturnya.

Dia menerangkan, dugaan kasus yang melibatkan Bupati Pemalang dan kawan-kawan terkait dengan jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang.

Saat ini, tim KPK masih meminta keterangan dan klarifikasi kepada sejumlah orang yang ditangkap tersebut.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menyayangkan ada kepala daerah di provinsinya yang terjaring OTT KPK.

Ganjar lantas memerintahkan Wakil Bupati Pemalang untuk segera mengambil alih pemerintahan.

Ia berpesan kepada Wakil Bupati Pemalang dan seluruh jajaran Pemkab Pemalang untuk menghentikan segala praktik buruk dan busuk.

"Apakah itu terkait dengan nilai-nilai yang merugikan masyarakat seperti korupsi kolusi nepotisme (KKN) ataupun urusan minta komisi, atur-mengatur proyek, jual beli jabatan, atau apa pun sejenisnya," tandasnya.

Ganjar menekankan, pakta integritas itu tidak sekadar ditandangani saja, tetapi betul-betul dirasakan dan dilaksanakan.

"Jadi bukan hanya sekadar fisiknya saja yang terlihat tetapi juga didengarkan betul dan dilihat dengan mata hati serta diinternalisasikan," jelasnya.

Sumber: Kompas.com (Penulis: Kontributor Pemalang, Baktiawan Candheki; Kontributor Semarang, Muchamad Dafi Yusuf | Editor: Ardi Priyatno Utomo, Dita Angga Rusiana), Antara