Angka Kemiskinan Ekstrem Meningkat, Ini Upaya Pemprov DIY

Salah satunya dengan memberikan berbagai bantuan kepada masyarakat. Kepala Dinas Sosial Endang Patmintarsih menjelaskan berbagai bantuan telah diberikan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), PKH Graduasi, Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

"Kebutuhan dasar perlindungan dan jaminan sosial itu yang terpenting. Karena ketika kemiskinan ekstrim itu kan paling terbawah maka di situ harus dilindungi dan ada jaminan sosial," jelasnya.

Selain itu, Dinas Sosial DIY juga memiliki balai khusus untuk mengasuh anak-anak yang orangtuanya meninggal akibat Covid-19.

"Kemudian dinsos punya balai untuk pengasuhan anak. Jadi ketika mereka memang terlantar tidak punya siapa-siapa maka mereka bisa masuk ke balai kami dan itu sudah kita tindak lanjuti," katanya.

Lebih lanjut Endang menambahkan bahwa bantuan program KUBE bertujuan agar mereka yang masuk pada kategori kemiskinan ekstrem dapat memiliki usaha. Selain itu usahanya tersebut dapat bertahan.

"Nah, bertahan itu perlu support lagi dan didorong lagi untuk mempertahankan agar mereka tidak mengalami tidak punya usaha dan pendapatan lagi," kata dia.

Masyarakat ketegori ekstrem adalah yang tidak memiliki pendapatan atau pendapatannya masih jauh di bawah Upah Minimum Regional (UMR) atau Upah MInimum Kabupaten (UMK).

"Ini mereka kan masih di bawah UMR, ini mereka harus didampingi dan didorong lagi supaya mereka sesuai dengan UMK-nya," kata dia.

Bantuan-bantuan ini disalurkan kepada masyarakat yang sudah masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

"Kita baru berproses semuanya terutama soal data," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana menjelaskan, jumlah warga miskin di DIY sekitar 474.500 jiwa atau 11.9 persen. Sedangkan warga yang masuk dalam kategori miskin ekstrem berkisar kurang lebih 4 persen atau 160.000 jiwa.

Menurutnya skema bantuan yang diberikan oleh Pemerintah DIY dinilai sudah baik. Namun, menurutnya jumlah besaran bantuannya masih kurang.

"Misalnya BNPT sembako sejumlah 382.000 orang dengan besaran Rp 200.000. Angka tersebut belum bisa mengentaskan warga miskin ekstrem, karena mereka memerlukan Rp 483.000 per bulan. Jika digabung dengan bantuan lain juga belum mencapai angkat tersebut," paparnya.

Dia mendorong agar bantuan yang diberikan bisa cukup membantu masyarakat untuk keluar dari kemiskinan ekstrem.

"Kami mendorong agar kemiskinan ekstrem ini diberikan perlakuan khusus. Di antaranya dengan memberikan bantuan yang mencukupi kebutuhan hingga keluar dari garis kemiskinan. Bantuan yang diberikan dalam format yang tepat. Misal sembako atau makanan, protein  hingga memenuhi kebutuhan minimal mereka," ujar dia.

Alokasi pengentasan kemiskinan dari APBD pada tahun 2021 sebesar Rp 273,7 miliar. Menurutnya angka tersebut dapat menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,89 persen. 

"Perhitungan secara kasar yang kami simulasikan diperlukan anggaran sekitar Rp 400 miliar setahun untuk menangani kemiskinan ekstrem ini. Anggaran tersebut digunakan khusus untuk menambahkan bantuan kebutuhan pokok pada warga miskin ekstrem yang tidak mungkin lagi bekerja dan berpenghasilan," ungkapnya.

Huda menambahkan angka Rp 400 miliar dapat dikoordinasikan dengan pemerintah kabupaten/kota. Dengan begitu beban tidak hanya ditanggung oleh pemerintah DIY.

"Harapan nya jika warga miskin ektrem dibantu kebutuhan pokoknya hingga keluar dari garis kemiskinan, bisa menurunkan angka kemiskinan sekitar 4 persen lagi," ujar Huda.

Dia mengatakan jika anggaran Rp 400 miliar dibagi ke kabupaten/kota maka pemerintah DIY hanya perlu menambah anggaran penanggulangan kemiskinan Rp 200 miliar.

"Kemiskinan ektrem ini dalam pandangan kami perlu menjadi prioritas utama pemda DIY, karena merupakan kewajiban konstitusi dan demi peningkatan kesejahteraan warga," pungkasnya.