Bikkhu Pannyavaro: Umat Buddha Rakyat Kecil Tidak Mampu Beli Tiket Mahal untuk Ibadah di Candi Borobudur

MAGELANG, KOMPAS.com -  Pemberlakuan tiket khusus untuk wisatawan yang akan naik ke Candi Borobudur menuai ragam respons dari berbagai pihak.

Salah satunya dari tokoh agama Buddha, Bhikkhu Sri Pannyavaro Mahathera, dari Vihara Mendut, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.

Sri Pannyavaro menuturkan, umat Buddha dari kalangan rakyat kecil tidak akan mungkin dapat menjangkau harga tiket naik Candi Borobudur yang dibanderol Rp 750.000 per orang.

Padahal mereka biasa melakukan beribadah di situs Buddha terbesar di dunia itu.

"Rakyat kecil, (umat Buddha pedesaan yang berada cukup banyak di Jawa Tengah) sampai meninggal dunia pun tentu tidak akan mampu naik ke atas candi untuk melakukan puja atau pradaksina karena harus membayar biaya yang sangat mahal bagi mereka," tutur Pannyavaro, melalui keterangan pers, Senin (6/6/2022) sore.

Menurutnya, pembatasan kuota 1.200 orang per hari yang naik ke atas candi memang sangat perlu untuk  penyelamatan candi. Tetapi selayaknya tanpa harus membayar tiket yang dirasa mahal.

Pannyavaro berpendapat, pembatasan dapat lakukan dengan metode antrean. Apabila pada hari itu pengunjung tidak bisa naik karena kuota sudah penuh, maka dipersilakan naik di hari berikutnya.

Pendaftaran pun dapat dilakukan secara online jadi lebih mudah pengaturannya.

"Jadi jangan hanya yang punya uang saja yg boleh naik, atau dengan jalan lain harus menjadi bhiksu dulu, atau kembali menjadi murid sekolah. Tentu hal ini sangat tidak mungkin," tandas Pannyavaro.

Lebih lanjut, kata Pannyavaro, tidak masalah jika umat Buddha harus mengantre untuk bisa naik ke Candi Borobudur. Sama halnya dengan muslim saat hendak beribadah haji ke Mekkah.

"Biarlah umat Buddha sabar menanti antrean bisa naik ke atas candi kita sendiri. Seperti halnya saudara-saudara Muslim yang juga sabar menanti antrian naik haji sampai beberapa tahun," ungkapnya.

Pihaknya berharap, keinginan umat Buddha ini dapat diperhatikan oleh para pihak yang berwenang membuat keputusan-keputusan perihal regulasi Candi Borobudur.