Dua Kepala Dinasnya Ditangkap KPK, Pj Wali Kota Yogyakarta Siapkan Plt

Hal ini menyusul penangkapan dua kepala dinas bersama mantan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti.

"Saya terkejut itu tidak menyangka terhadap kejadian kemarin. Sudah punya prinsip jangan sampai pelayanan masyarakat terganggu. Saya tunggu 1x24. Kami siapkan pelaksana tugasnya atau hariannya. Termasuk subkoordinatornya," kata dia, Jumat (3/6/2022).

Ia menambahkan, dirinya berkomitmen akan mencermati lagi aturan-aturan yang mungkin dilanggar. Namun, dia mengatakan bahwa perubahan itu harus tetap izin ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Kami bisa melakukan pencermatan peraturan-peraturan, atau mengubah itu harus izin dari Kemendagri. Kami cermati kalau memang itu ada hal-hal dilanggar tidak sesuai ketentuan akan melakukan pencermatan," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, dua kepala dinas yang diamankan yakni  Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta diketahui bernama Nur Widhihartana dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta bernama Hari Setyo Wacono.

"Terus terang ada kepala dinas penanaman modal dan perizinan (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu), ada dinas PU," katanya Jumat (3/6/2022).

Selain kedua kepala dinas tersebut terdapat beberapa orang lain yang diamankan. Di antaranya salah satu kepala bidang dan satu staf di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu, serta mantan aspri Haryadi Suyuti.

Ia mengungkapkan Asisten Pribadi HS bukan berstatus ASN. Sementara empat orang lainnya berstatus sebagai ASN di lingkup Pemerintah Kota Yogyakarta.

"Bukan ASN (Aspri). ASN ada empat orang itu dua kepala dinas, satu kepala bidang sub Koordinator penanaman modal. Satu staf di penanaman modal," ujar dia.

Ia menambahkan, ada beberapa ruangan yang disegel oleh KPK, yakni ruangan Wali Kota Yogyakarta dan dua ruangan kepala dinas. 

"Ruangnya ruangan wali kota. Terus ruang dua OPD tadi dan satu rumah dinas. Ruang OPD tadi ruang kepala dinasnya," kata dia.

Sumadi mengaku hingga saat ini belum mengetahui terkait kasus apa penyegelan yang dilakukan oleh pihak KPK ini.

"Belum tahu. Belum ada informasi. Makanya nanti penjelasan penegak hukum KPK itu seperti apa saya enggak ngerti," katanya.