Tak Mau Lepas Tanah Kasultanan untuk Tol, HB X: Pakai Saja seperti UGM

Sultan menyampaikan, salah satu dasar dari Undang-Undang Keistimewaan adalah Sultan Ground dan Pakualaman Ground.

Menurut dia, jika kedua tanah itu habis dijual maka Yogyakarta tidak memiliki keistimewaan.

"Lho, salah satu dasar keistimewaan itu kan tanah Sultan Ground dan Pakualaman Ground. Lha nek entek istimewane, opo meneh (kalau habis istimewanya, apa lagi)," kata Sultan saat ditemui di Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Senin (18/4/2022).

Sultan menambahkan, pemerintah pusat bisa menggunakan Sultan Ground untuk pembangunan tol dengan mekanisme hak pakai.

Untuk jangka waktunya, Sultan juga tidak mematok berapa lama SG dapat digunakan sebagai tol.

Dia juga mencontohkan beberapa SG yang digunakan oleh negara tanpa mematok jangka waktu, seperti yang digunakan Universitas Gadjah Mada (UGM)

"Ya terserah yang mau make pemerintah kok pakai jangka waktu. Selama masih dipakai seperti Gadjah Mada, mau dipakai silakan saja," ujar dia.

Sebelumnya diberitakan, kawasan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) segera dibangun jalan tol.

Namun, Keraton Yogyakarta enggan melepas tanah Sultan Ground (SG) untuk keperluan jalan tol tersebut.

Penghageng Tepas Panitikismo Keraton Yogyakarta Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Mangkubumi mengatakan belum mengetahui total luas Sultan Ground yang terdampak jalan tol.

Namun, dia menegaskan, Keraton tidak mau kehilangan tanahnya.

"Yang pasti kita enggak mau ada pelepasan," kata Mangkubumi saat ditemui di Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Kamis (14/4/2022).

Kendati demikian, Mangkubumi menyatakan, Sultan Ground diperbolehkan untuk dibangun jalan tol.

Keraton Yogyakarta menyatakan, lahan itu penggunaannya tidak akan dipungut biaya.

"Gratis ya boleh kok, hak pakai," katanya singkat.

"Pakai saja, yang penting tanah kami tidak hilang," sambungnya.

Rencananya di DIY segera dibangun jalan tol kurang lebih 3 jalur yaitu Yogyakarta - Solo, Yogyakarta - Bawen, dan Yogyakarta - Yogyakarta International Airport (YIA).

Sultan Ground kemungkinan besar ada di tiga ruas-ruas jalur tol tersebut.

"Ada (di tiga jalur tol), ya pakai aja yang penting tanah kami tidak hilang," kata dia.

Keraton Yogyakarta sudah menyampaikan permasalahan ini kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Monggo saja kalau mau sistem itu, monggo. Kalau enggak, kita enggak perlu jalan tol," kata Mangkubumi.

Sebagai informasi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memulai pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen sepanjang 75,82 kilometer pada Rabu (30/3/2022).

Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian PUPR Triono Junoasmono mengatakan, jalan tol ini terdiri dari 6 seksi yaitu Seksi 1 Sleman - Banyurejo (8,25 km), Seksi 2 Banyurejo-Borobudur (15,26 km), Seksi 3 Borobudur-Magelang (8,08 km), Seksi 4 Magelang-Temanggung (16,26 km), Seksi 5 Temanggung-Ambarawa (22,56 km), dan Seksi 6 Ambarawa-Junction Bawen terkoneksi Tol Semarang-Solo (5,21 km).

"Untuk Seksi 1 ditargetkan selesai konstruksi pada kuartal 4 2023. Secara keseluruhan, jalan tol ini ditargetkan dapat tersambung seluruhnya secara bertahap pada kuartal 4 2024," ujar Triono dalam keterangannya, dikutip pada Kamis (31/3/2022).

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian mengatakan, pembangunan jalan tol yang melintas di dua provinsi tersebut akan meningkatkan konektivitas Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah.

Jalan tol ini akan membentuk segitiga emas yang dapat meningkatkan perekonomian dan konektivitas wilayah khususnya Yogyakarta, Solo, dan Semarang (Joglosemar).

"Jalan Tol Yogyakarta Bawen nantinya akan terhubung dengan Jalan Tol Semarang-Solo, dan Jalan Tol Solo-Yogyakarta International Airport Kulonprogo yang saat ini masih tahap konstruksi dengan progres 20,21 persen," jelas Hedy.

Pembangunan jalan tol ini juga akan memperkuat posisi Yogyakarta dalam industri khususnya pariwisata yang sedang tumbuh dan berkembang dengan baik, sehingga akan meningkatkan peran Yogyakarta sebagai daerah untuk perkembangan ekonomi di Pulau Jawa bagian selatan.

Dengan nilai investasi yang cukup besar Rp 14,26 triliun, dia menyatakan, pembangunan jalan tol ini harus mampu memberikan dorongan perkembangan ekonomi di Yogyakarta/Jogja dan Jawa Tengah.