Gepako Minta Jenderal Andika Perkasa Cabut Kebijakan Keturunan PKI Boleh Ikut Seleksi TNI

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Kebijakan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang memperbolehkan anak keturunan anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) mendaftar menjadi TNI disayangkan Gerakan Pasukan Anti Komunis (Gepako).

"Saya melihat bahwa PKI masih ada karena para anggota PKI yang sudah meninggal atau yang kini masih hidup tentu memberikan pemahaman mengenai ideologi komunis kepada anak-anaknya, sehingga orang-orang yang berada di lingkaran mantan anggota PKI tentu akan terpengaruh," kata Panglima Gepako DIY Gandung Pardiman dalam keterangan pers, pada Jumat (1/4/2022)

Gandung yang juga politisi partai Golkar ini menilai, selama ini, TNI menjadi benteng pertahanan bagi Pancasila, UUD 45 dan NKRI.

Untuk itu, dia dengan tegas menolak kebijakan Panglima TNI tersebut.

"Saya yakin baik secara langsung atau tidak, disengaja atau tidak paham ideologi komunis akan masuk kedalam otak sang anak dan paham ideologi komunis akan tertanam hingga menjadi dewasa," kata Gandung.

Gandung mengatakan, Panglima TNI harus meninjau ulang kebijakan tersebut.

Karena, dia yakin keluarga besar TNI yang masih aktif maupun yang sudah purna tentu tidak sedikit yang menolak terhadap kebijakan tersebut.

Apalagi, mereka yang merasakan langsung akibat perbuatan keji PKI pada tahun 1965.

Gandung menambahkan, masalah ini pernah diingatkan oleh mantan Wakil Presiden RI yang juga mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Try Sutrisno yang pada tahun 2017, yang mengingatkan kepada TNI agar hati-hati dan waspada serta teliti agar anak-anak anggota PKI jangan sampai masuk TNI.

"TNI selama ini adalah musuh utama PKI dan paham komunis. Kami berharap jangan sampai TNI dihuni oleh orang-orang yang di dalam hatinya tertanam paham ideologi komunis. Hal ini bisa bahaya bagi TNI, bangsa dan negera ini di masa mendatang," kata Gandung.

Dia khawatirkan anak-anak keturunan anggota PKI ini memegang jabatan strategis di tubuh TNI.

"Mirisnya lagi jika dikemudian hari anak anggota PKI yang jadi TNI ini memegang jabatan strategis. Ini tentu akan semakin merapuhkan ketahanan Pancasila di tubuh TNI bahkan memiliki potensi TNI akan terpecah," ujar Gandung.

Gandung mempertanyakan kebijakan ini apakah murni dari institusi TNI atau 'pesanan' dari pihak tertentu.

"Ini konsep institusi TNI atau pesanan pihak ketiga. Hal ini penting diketahui untuk rakyat Indonesia," kata Gandung Pardiman.