Minyak Goreng Langka, Ganjar: Sampaikan ke Pak Mendag atau Menko, Muka Pemerintah Ditampar Habis-habisan

Ganjar menyampaikannya hal itu di hadapan forum High Level Meeting (HLM) dengan tema “Mitigasi Risiko Tekanan Harga dan Pasokan Komoditsa Global terhadap Inflasi Jawa Tengah” di Gumaya Tower Hotel, Selasa (22/3/2022).

Dalam acara itu, perwakilan Kemendag RI, Direktur Barang Kebutuhan Pokok & Barang Penting Isy Karim, ikut hadir secara virtual.

Ganjar menyatakan, sebagai gubernur, dirinya ikut malu dengan kelangkaan minyak goreng yang terjadi saat ini.

“Mohon maaf, Pak, silakan disampaikan ke Pak Mendag atau Menko. Kita tidak bisa lagi seperti ini karena muka pemerintah hari ini ditampar habis-habisan,” kata Ganjar, dikutip dari Tribun Jateng, yang tayang Rabu, 23 Maret 2022.

Ganjar mengatakan, kebijakan penyesuaian harga dan subsidi minyak goreng tidak sesuai. Dia mengibaratkan kelangkaan minyak goreng ibarat tikus mati di lumbung padi.

“Kita ini produsen sawit terbesar, produsen minyak goreng terbesar, dan kita seperti tikus mati di lumbung padi. Mohon maaf kalau kalimat saya kurang berkenan, karena kita kebingungan di daerah karena semua produksi dan kebijakannya ada di pusat,” ujar Ganjar.

Apabila kebijakan atau tindakan ekstrem tidak diambil, Ganjar menilai kondisi yang sudah terjadi sejak akhir tahun lalu akan berlangsung lebih lama.

"Mohon maaf, Pak, rasanya saya sebagai gubernur saja ikut malu. Maaf sekali lagi ini harus saya sampaikan, karena mungkin suara saya mewakili banyak orang," katanya.

Ganjar mengusulkan Kemendag untuk mengatur perusahaan produsen minyak goreng.

Apa tindakan yang bisa diambil?

Ditemui usai rapat, Ganjar mengatakan, salah satu tindakan yang bisa diambil adalah dengan mengendalikan Domestic Market Obligation (DMO) sebesar 20 persen.

Idenya adalah membebankan distribusi pada perusahaan.

“Tadi ide yang paling bagus adalah siapa yang mengawasi, siapa yang mengawasi? Yang mengawasi adalah produsen sendiri, bukan dari kita. Mereka yang mengawasi dan harus sampai pada rakyat,” ucap Ganjar.

“Jadi mereka dibebani, mohon maaf ini para pengusaha minyak goreng ya. Dibebani usaha untuk mendistribusikan kepada konsumen sehingga harganya bisa Rp 14.000. Ini menurut saya penting,” imbuhnya.

Selain itu, Ganjar mengatakan, penanganan harga minyak goreng yang fluktuatif tidak bisa terus melihat dari sisi hilir. Justru penanganan dari sisi hulu adalah poin paling penting.

Sebab, fluktuasi harga minyak goreng mulai memengaruhi komoditas lain.

Untuk itu, pemerintah juga mesti menyiapkan alternatif dan mengedukasi masyarakat.

Artikel ini telah tayang di TribunJateng.com dengan judul: Ganjar Sentil Kemendag Soal Minyak Goreng; Saya Malu, Kita Seperti Tikus Mati di Lumbung Padi