Saat Tim KSP, Ganjar, hingga Komnas HAM Kunjungi Wadas Pasca-pengepungan Desa dan Penangkapan Warga...

KOMPAS.com - Sejumlah pihak mengunjungi Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah (Jateng).

Kedatangan sejumlah pihak tersebut terkait kisruh pengukuran lahan tambang di Desa Wadas pada Selasa (8/2/2022).

Pihak-pihak yang mengunjungi Desa Wadas di antaranya tim Kantor Staf Presiden (KSP), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, hingga Alissa Wahid.

Berikut rangkuman Kompas.com.

Joanes mengatakan, kedatangan tim KSP untuk mengecek langsung kondisi di Desa Wadas.

“Atas perintah Kepala Staf, Pak Moeldoko, kami datang ke tempat ini, coba dicari, dilihat, dirasakan, didengar apa yang terjadi,” ujarnya di Desa Wadas, dikutip dari kanal YouTube Kompas TV.

Menurut Joanes, dalam kunjungan ini pihaknya melakukan dua hal.

“Yang pertama, kami melihat peristiwa tanggal 8, 9, 10 (Februari) apa yang terjadi. Kemudian kami melihat kenapa masyarakat menolak,” ucapnya.

Selain bertemu warga yang pro dan kontra tambang, tim KSP juga menemui Kapolda Jateng, Gubernur Jateng, dan Ombudsman Jateng.

Ia menuturkan, Presiden Joko Widodo berharap Program Strategis Nasional tetap dilakukan.

Hanya saja, dalam pelaksanaannya, komunikasi harus dilakukan intens.

“Agar tidak ada masyarakat yang terpinggirkan dan terkalahkan. Semua harus dirangkul,” ungkapnya.

Dia menjelaskan, dalam pelaksanaannya, kalau memang ada permasalahan maupun kelemahan, harus diperbaiki. Kalau ada hal-hal yang dievaluasi, harus segera dievaluasi.

“Komunikasi harus dijaga intens. Kata kunci dari Pak Presiden adalah komunikasi, komunikasi, komunikasi terus jangan pernah lelah,” tuturnya.

Komnas HAM turut terjun ke Desa Wadas pada Sabtu (12/2/2022).

Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara menerangkan, kedatangan Komnas HAM untuk menggali keterangan dan fakta peristiwa penangkapan puluhan warga pada Selasa (8/2/2022).

Selain itu, pihaknya juga memantau kondisi sosial masyarakat pascainsiden pengukuran dan identifikasi lahan pertambangan andesit.

"Untuk merencanakan langkah-langkah ke depan seperti apa, berbasis perkembangan hari ini," tuturnya.

Beka menegaskan, jaminan keamanan terhadap warga Desa Wadas menjadi hal krusial. Ia meminta agar tak ada lagi intimidasi maupun ancaman terhadap warga.

Selain itu, Komnas HAM juga menyoroti soal relasi sosial warga.

Menurutnya, konflik horizontal yang terjadi membuat warga yang kontra dan pro tambang di Desa Wadas diperkirakan makin mengeras selepas pengerahan personel keamanan dan insiden penangkapan.

Maka dari itu, Beka meminta agar relasi sosial warga harus dikembalikan.

Selain menjumpai warga, Komnas HAM juga bertemu Gubernur Jateng Ganjar Pranowo di Semarang.

"Kami minta Pak Gubernur Jawa Tengah mengevaluasi pendekatan yang dilakukan, jangan lagi menggunakan keamanan dengan demonstrasi pengerahan pasukan yang begitu banyak berujung penangkapan dan kekerasan. Ini memicu trauma yang menyebabkan penyelesaian masalah Wadas semakin pelik," paparnya.

Direktur Nasional Gusdurian Network Indonesia Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid mengunjungi Desa Wadas pada Sabtu.

Didampingi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor, kedatangan Alissa untuk berdialog dengan warga sekaligus menggali fakta tentang konflik yang terjadi.

"Kami mengupayakan untuk berdialog baik dengan warga yang menerima pertambangan dan warga yang menolak pertambangan," jelas putri Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ini.

Berdasarkan fakta yang ia temui, Alissa membeberkan bahwa beberapa warga dan anak-anak mengalami trauma akibat konflik yang terjadi di Wadas.

Alissa menyampaikan, bersama LBH Ansor Jaringan Gusdurian, dia bakal membawa misi rekonsiliasi dari pihak pro dan kontra penambangan di Desa Wadas.

Guber Jateng Ganjar Pranowo kembali mengunjungi Desa Wadas.

Dalam kunjungannya pada Minggu (13/2/2022), Ganjar meminta maaf kepada warga terkait kisruh saat pengukuran lahan tambang pada Selasa lalu.

“Saya minta maaf kepada bapak dan ibu atas peristiwa yang terjadi. Makanya, saya datang ke sini secara langsung. Saya ke sini ingin mendengar langsung dari masyarakat mengenai persoalan yang ada,” sebutnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Minggu.

Saat pertemuan itu, salah satu warga, Waliyah, menceritakan bahwa suaminya ditangkap tanpa tahu masalah yang terjadi.

Kejadian tersebut membuat dirinya masih ketakutan dan trauma sampai saat ini.

“Sekarang di rumah dan kalau lihat polisi atau pria asing berbaju hitam jadi ketakutan. Setiap hari mengurung diri di rumah, pintu selalu dikunci. Anak-anak juga trauma,” terangnya.

Ganjar menjelaskan, ada tiga hal yang harus dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan.

Pertama, pihaknya bakal melakukan evaluasi teknis. Kedua, tentang metode pendekatan. Ketiga, menelusuri hal apa yang selama ini menjadi polemik, termasuk sikap pro atau kontra di masyarakat.

Sementara itu, mengenai tuntutan warga agar izin lokasi penambangan di Desa Wadas dicabut, Ganjar menuturkan bahwa hal itu akan dibicarakan secara teknis.

“Evaluasi teknis akan kami lakukan. Semua opsi masih ada peluang, makanya kita bicarakan," jelasnya.

Sumber: Kompas.com (Penulis: Kontributor Purworejo, Bayu Apriliano; Hisnudita Hagiworo | Editor: Dheri Agriesta, Teuku Muhammad Valdy Arief, Annisa Dea Widiarini), Kompas TV