PKL Minta Relokasi Ditunda, Ketua Pansus: Kalau Direlokasi Negara Tidak Punya Sense of Crisis

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memperkirakan bahwa puncak kenaikan kasus Covid-19 antara bulan Februari hingga Maret.

Adanya perkiraan inilah yang menjadi dasar Panitia Khusus (Pansus) relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Malioboro meminta pemerintah untuk menunda relokasi para PKL.

"Kalau sudah direlokasi, kena Omicron lagi, kan negara tidak mempunyai sense of crisis," kata Ketua Pansus Relokasi PKL Malioboro, DPRD Kota Yogyakarta Antonius Foki Ardyanto, setelah Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di DPRD Kota Yogyakarta, Senin (24/1/2022).

Ke depan pihaknya akan memfasilitasi semaksimal mungkin aspirasi para PKL dapat tersampaikan kepada pemerintah setempat.

"Maka, salah satu langkah kami akan melakukan kunjungan ke lapangan mengajak perwakilan PKL dan pemkot untuk melihat sejauh mana sih kelayakannya itu dari versi pemerintah maupun PKL," kata dia.

Setelah melakukan kunjungan ke depan pihaknya akan bersurat kepada DPRD DIY agar Pansus pengawasan relokasi PKL Malioboro dapat beraudiensi dengan Pemerintah DIY langsung.

"Maka kami Selasa melakukan kunjungan ke lapangan, Rabu juga kirim surat ke DPRD DIY bahwa pansus ini bisa diterima DPRD DIY. Bisa mengundang pemangku kepentingan dalam konteks Pemda DIY yang mengurusi itu," ucap dia.

Salah satu PKL Malioboro Sujarwo dalam RDPU di DPRD Kota Yogyakarta menyampaikan bahwa rencana relokasi sebaiknya ditunda sampai dengan setelah Lebaran.

Menurutnya, dengan penundaan PKL dapat memperbaiki keadaan ekonominya.

"Permintaan kami ditunda saja, kami ingin mengembalikan pendapatan dulu untuk ekonomi lebih baik," kata dia.

Dia mengatakan, dengan waktu yang mepet PKL tidak memiliki persiapan apapun terutama untuk mencari penghasilan yang cepat. Karena, saat relokasi membutuhkan persiapan ekonomi.

"Tidak gampang mencari penghasilan yang cepat," kata dia.

PKL lainnya yakni Supriyati mengungkapkan hal yang serupa bahwa dirinya belum siap untuk direlokasi ke tempat baru karena selama dua tahun ini dirinya terdampak pandemi Covid-19.

"Memang kami ingin bangkit hampir dua tahun lho kita enggak bisa jualan. Lha ini baru mau bernapas kok dipenggal," ujar dia.

Menurut Supriyati, proses relokasi juga terkesan tidak transparan, karena saat sosialiasi yang diundang hanya perwakilan-perwakilan atau ketua paguyuban saja.

"Pemerintah kota belum pernah mengadakan langsung sosialisasi kepada warga terdampak. Hanya melalui ketua-ketua paguyuban," kata dia.

Dia juga meminta pemerintah untuk memikirkan kembali rencana relokasi ini mengingat saat relokasi dilakukan para pedagang membutuhkan modal awal kambali karena harus mulai dari awal.

"Pemerintah harus memperhatikan, kiami ini harus babat alas lagi. Modal awal lagi. Apakah itu dipikirkan," beber dia.