Jika Tempat Relokasi Tak Layak, PKL Malioboro Ancam Kembali ke Tempat Semula

Ketua Paguyuban Handayani Kuliner Siang Sogi Wartono mengatakan, saat sosialisasi dengan pemerintah dirinya menanyakan terkait ada tidaknya kompensasi yang diberikan oleh pemerintah jika pengunjung sepi, dan dirinya mendapatkan jawaban bahwa tidak ada kompensasi bagi PKL jika tempat barunya nanti sepi.

"Sebelum direlokasi ini kalau Malioboro sepi pedagang hanya bisa menjual dua sampai tiga piring. Kalau masuk ke gedung eks bioskop indra lalu bagaimana, kompensasi gak ada. Pemerintah gak tanggung jawab, kalau relokasi kan harusnya ada kompensasi," kata Sogi setelah mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di gedung DPRD Kota Yogyakarta, Senin (24/1/2022).

Ia membeberkan rencana relokasi memang sudah digaungkan oleh pemerintah sejak lama, tetapi sosialiasi baru saja diberikan pada akhir tahun. Pada sosialisasi itu para PKL hanya diberikan waktu selama satu bulan untuk bersiap-siap sebelum direlokasi ke temoat baru.

Menurut Sogi dalam sosialiasi yang dilakukan oleh pemerintah juga tidak jelas karena PKL tidak diajak musyawarah terlebih dahulu, para PKL juga tidak diberitahu ukuran lapak di tempat yang baru berapa meter.

"Tidak secara tiba-tiba koordinasi dalam jangka waktu 1 bulan disuruh pindah semua padahal lapak belum jelas apalagi layak," katanya.

"Kalau lapak tidak jelas, tidak sesuai dan tidak bisa menampung seluruh anggota. Saya akan kembali lagi kesana (tempat awal)," katanya.

Dirinya telah melakukan pengecekan tempat relokasi sendiri dan menurut Sogi lokasi di eks gedung bioskop Indra tidak mencukupi untuk dirinya berjaualan.

Lantaran, lapaknya sekarang berukuran 3 meter sedangkan dirinya hanya diberikan lapak ukuran 1 meter di eks gedung bioskop Indra.

"Ini kan nggak pas, jadi kalau kata orang Jawa gur sak-sak e (hanya asal-asalan). Saya sudah ke sana tetapi tidak menghitung kapasitas, kalau kita berebutan dan tidak mencukupi saya kembali ke lapangan (pinggir Maliobiro) lagi karena ini belum cukup," ungkap dia.

Atas alasan tersebut dirinya bersama PKL lainnya menginginkan relokasi ditunda selama 1 sampai dengan 3 tahun sembari pemrintah melakukan penambahan pembangunan, mengingat lokasi lainnya yakni eks gedung Dinas Pariwisata bersifat shelter atau sementara.

"Itu yang diutamakan penundaan 1 sampai 3 tahun kekurungan pembangunan bisa selesai gak mendadak sementara di shelter nanti dipindah lagi kan repot. Sehingga dana pemerintab tidak mubadzir dikerjakan dengan bagus," katanya.

Sementara itu Ketua Pansus Relokasi PKL Malioboro, DPRD Kota Yogyakarta Antonius Foki Ardyanto mengatakan, pemerintah telah memprediksi akan terjadi gelombang ketiga Covid-19 pada Maret.

Sehingga, penundaan relokasi sekaligus untuk menghindari para PKL terdampak gelombang tiga Covid.

"Kalau sudah direlokasi, kena Omicron lagi kan, negara tidak mempunyai sense of crisis," beber dia.

Kedepan pihaknya akan memfasilitasi semaksimal mungkin aspirasi para PKL dapat tersampaikan kepada pemerintah setempat.

"Maka salah satu langkah kita akan melakukan kunjungan ke lapangan mengajak perwakilan PKL dan pemkot untuk melihat sejauh mana sih kelayakannya itu dari versi pemerintah maupun  PKL," kata dia.

Setelah melakukan kunjungan kedepan pihaknya akan bersurat kepada DPRD DIY agar Pansus pengawasan relokasi PKL Malioboro dapat beraudiensi dengan Pemerintah DIY langsung.

"Maka kita Selasa melakukan kunjungan ke lapangan, Rabu juga kirim surat ke DPRD DIY bahwa pansus ini bisa diterima DPRD DIY. Bisa mengundang pemangku kepentingan dalam konteks Pemda DIY yang mengurusi itu," pungkas dia.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi menyampaikan Pemerintah Kota Yogyakarta telah menyiapkan tempat yang layak bagi para PKL. Ditambah lagi tempat relokasi masih di sekitar Malioboro.

"Waktu pastinya masih kita koordinasikan untuk relokasinya, bagi wisatawan lebih mudah memilih oleh-oleh dan makan minum karena terkumpul jadi satu. Relimasi masih di Malioboro, bukan jauh dari Malioboro," kata dia.