Sering Rotasi Pejabatnya, Bupati Gunungkidul: Mimpin Enggak Susah Kok

Sejak menjabat pada Februari 2021, Sunaryanta sudah 5 kali merotasi anak buahnya. Kocok ulang perdana dilaksanakan pada Sabtu (28/8/2021).

Saat itu, ada 11 pejabat eselon II yang dirotasi guna menduduki jabatan baru. Berselang satu bulan atau tepatnya Sabtu (26/9/2012), bupati melakukan rotasi untuk pejabat eselon III dan IV dengan melibatkan sebanyak 297 pegawai.

Sedangkan penataan ketiga dilakukan pada Jumat (17/12/2021) dengan melibatkan tiga pejabat eseon II. Adapun penataan keempat dilaksanakan pada Kamis (30/12/2021) yang melibatkan 122 pegawai di lingkup pemkab.

Di antaranya ada nama Sukamto, yang baru saja menjabat sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam pelantikan pada Kamis (30/12/2021).

Selasa ini, mantan Panewu (Camat) Playen itu dipindahkan sebagai Sekretaris Dinas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, lima hari sejak pelantikannya.

Sunaryanta juga melantik ulang 247 ASN, yang sebagian besar karena perubahan nomenklatur, misalnya awal Dinas sosial menjadi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak. 

Sunaryanta mengungkapkan, rotasi mutasi ini merupakan hal yang wajar dilakukan untuk percepatan tercapainya visi misi dalam membangun Gunungkidul.

"(rotasi jabatan) satu pembinaan personal, kedua pembinaan karier, ketiga adalah penyegaran pada semua anggota yang ada di Pemerintah Kabupaten Gunungkidul," kata Sunaryanta di Kantor Pemkab Gunungkidul, Selasa (4/1/2022).

"Nanti akan kita laksanakan sepanjang tahun ini," kata dia. Bulan depan, dirinya akan melakukan rotasi lagi untuk pejabat eselon II, III, dan IV.

Evaluasi dan pergantian pegawai ini juga sebagai upaya mencari pejabat yang pas serta berkinerja bagus dan memiliki etos kerja yang baik, hingga jangan sampai menjabat terlalu lama di setiap OPD. 

"Mimpin enggak susah kok, sekali lagi mimpin enggak susah kok wong barang kelihatan," ucap Sunaryanta.

Ketua DPRD Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih menilai seringnya rotasi jabatan bisa menimbulkan kegaduhan karena terlalu cepat dipindah. 

"Kalau setiap tiga bulan ganti, maka bisa membuat para pegawai menjadi tidak tenang. Ujung-ujungnya bisa berpengaruh terhadap kinerja," ucap Endah.

Idealnya rotasi pejabat dilakukan setahun sekali, dan ada target tertentu untuk setiap OPD. Endah mencontohkan, dinas pariwisata bisa dilihat dari capaian PAD di akhir tahun, kalau tidak terpenuhi bisa diganti. 

"Hal yang sama juga dilakukan di OPD lain sehingga ada indikator yang jelas," kata Endah.