Selama Libur Lebaran, Jumlah Wisatawan Malioboro Turun Drastis

Tercatat per hari selama libur Lebaran, wisatawan di Malioboro sebanyak 500-700 orang.

"Selama libur Lebaran sangat turun drastis, per hari berkisar antara 500-700 per hari. Mulai ada kenaikan malam minggu ini, tapi juga masih belum tinggi masih kurang dari 1.000 per hari," kata Ketua harian Satgas Covid-19 Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi, Minggu (16/5/2021).

Kunjungan ke Malioboro turun jika dibandingkan data harian selama pandemi bisa sebanyak 2.000-3.000 wisatawan yang berkunjung dalam satu harinya, dan akan meningkat lagi saat akhir pekan.

"Data harian selama pandemi mencapai 2.000-3.000 per hari, dan di masa Sabtu minggu mencapai 4.000-5.000 orang per hari," katanya.

Turunnya jumlah wisatawan disebabkan pemberlakuan pengetatan kegiatan masyarakat (PPKM) berbasis mikro.

Perjalanan antarkota dibatasi sehingga berpengaruh pada jumlah kunjungan wisatawan ke Malioboro.

"Memang masa PPKM mikro perjalanan luar kota juga sangat kecil, sehingga otomatis jumlah kunjungan dan orang yang menginap di hotel sangat rendah. Termasuk di masa libur Lebaran ini, sejumlah distinasi wisata dan hotel sangat rendah kunjungannya," katanya.

Sedangkan untuk jumlah pemudik yang masuk ke Kota Yogyakarta selama libur Lebaran tahun ini hanya sebanyak 272 orang sejak 22 April hingga hari Minggu kemarin.

Dengan turunnya jumlah pemudik dan wisatawan yang berkunjung ke Kota Yogyakarta, menurut Heroe, sektor pariwisata mendapatkan pukulan telak.

"Hampir semua pelaku wisata di Kota Yogyakarta menyampaikan tentang lesunya industri wisata maupun transaksi di Malioboro dari PKL (pedagang kaki lima) maupun pertokoan serta oleh-oleh," pungkas Heroe.

Polri akan memperpanjang sanksi putar balik kendaraan pemudik hingga 24 Mei 2021.

Hal itu dilakukan untuk menjaga keselamatan masyarakat dari risiko penularan Covid-19.

"Kami tidak bermaksud untuk melarang masyarakat mudik. Namun, semua ini kami lakukan dalam rangka menjaga keselamatan masyarakat dari risiko penularan Covid-19," kata Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo, dikutip dari tayangan Kompas TV, Rabu (12/5/2021).

Namun, kebijakan tersebut mendapat kritikan dari Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Yogyakarta, Deddy Pranowo Ernowo.

Deddy mempertanyakan solusi dari pemerintah atas dampak dari kebijakan tersebut.

"Kita akan dukung kebijakan pemerintah, namun kami butuh solusi juga dari pemerintah untuk bisa membayar gaji karyawan, listrik, BPJS, dan lainnya dalam operasional hotel," kata Deddy saat dihubungi oleh Kompas.com, Sabtu (15/5/2021).

Ia menjelaskan bahwa faktor kebijakan yang berubah-ubah dan mendadak dari pemerintah memengaruhi tingkat okupansi hotel.