Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Buruh Yogyakarta yang Tergabung dalam MPBI Tolak Iuran Tapera

Kompas.com - 28/05/2024, 12:51 WIB
Wisang Seto Pangaribowo,
Gloria Setyvani Putri

Tim Redaksi

 

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Buruh di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang tergabung dalam Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) tolak potongan upah untuk Tapera.

Hal ini merespon kebijakan Presiden Joko Widodo yang menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tabungan Perumahan Rakyat pada tanggal 20 Mei 2024.

Baca juga: Keberatan soal Iuran Tapera, Pekerja Swasta di Sumenep: Gaji Kami Pas-pasan

"Berdasarkan peraturan tersebut, setiap pekerja akan diwajibkan membayar iuran tabungan perumahan rakyat (Tapera), berlaku untuk pegawai berstatus ASN maupun pegawai swasta," kata dia dalam keterangan tertulis, Selasa (28/5/2024).

Menurut Irsyad, jika pekerja mengikuti sebuah program seperti Tapera di mana dalam iurannya harus potong gaji, seharuanya bersifat sukarela.

"Mengikuti program Tapera, yang pada dasarnya potong gaji dan atau iuran, seharusnya bersifat sukarela," kata dia.

Menurut dia, penambahan iuran atau potongan gaji untuk program Tapera, akan memberatkan pekerja/buruh lantaran upah buruh telah dipotong untuk program jaminan kesehatan nasional dan jamsostek/ketenagakerjaan.

"Para pekerja/mandiri malahan harus menanggung sendiri seluruh iuran tapera, lebih berat dari pekerja/buruh formal yang mendapatkan bantuan iuran 0,5 persen dari pengusaha/pemberi kerja," ucap dia.

"Sedangkan dalam pasal 15 PP 21/2024, potongan gaji untuk iuran sebesar 2,5 persen dari upah. Sehingga jika ditotal, pekerja/buruh akan mengalami pemotongan upah kurang lebih 6,5 persen," kata dia.

Irsyad menambahkan program seperti Tapera seharusnya sesuai dengan kaidah tata kelola yang diperlukan hal ini untuk mencegah kasus gagal bayar seperti Jiwasraya.

"Tapera prinsipnya sama dengan lembaga keuangan yang lain. Tetap harus menerapkan kaidah-kaidah governance yang sudah ditetapkan," kata dia.

Dia menyebut selain masalah iuran, pemerintah harus bisa menjelaskan iuran Tapera tidak akan raib seperti kasus Jiwasraya.

Baca juga: Ramai soal Aturan Potongan Gaji Karyawan untuk Iuran Tapera, Ini Penjelasan BP Tapera

Oleh sebab itu MPBI DIY menuntut:

  1. Menolak besaran iuran Tapera yang mencapai total 3 persen
  2. Menuntut pemerintah agar terlebih dahulu membangun sistem pengamanan iuran tapera agar tidak menjadi kasus jiwasraya yang lain
  3. Pemerintah memperbanyak pembangunan perumahan rakyat di DIY, dengan DP 0 persen dan cicilan maksimal 500.000/bulan
  4. Pemerintah menyempurnakan program jaminan perumahan rakyat
  5. Naikkan upah buruh 50 persen, turunkan harga rumah 50 persen
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pj Gubernur Jateng Minta Masyarakat Berhenti Sebut Sukolilo 'Kampung Bandit'

Pj Gubernur Jateng Minta Masyarakat Berhenti Sebut Sukolilo "Kampung Bandit"

Yogyakarta
Puluhan Wisatawan di Gunungkidul Tersengat Ubur-ubur

Puluhan Wisatawan di Gunungkidul Tersengat Ubur-ubur

Yogyakarta
Diduga Telilit Utang, 1 Warga Magelang Gantung Diri di Teras Rumah

Diduga Telilit Utang, 1 Warga Magelang Gantung Diri di Teras Rumah

Yogyakarta
Prakiraan Cuaca Solo Hari Ini Minggu 23 Juni 2024, dan Besok : Siang Ini Berawan

Prakiraan Cuaca Solo Hari Ini Minggu 23 Juni 2024, dan Besok : Siang Ini Berawan

Yogyakarta
Prakiraan Cuaca Yogyakarta Hari Ini Minggu 23 Juni 2024, dan Besok : Siang Ini Cerah Berawan

Prakiraan Cuaca Yogyakarta Hari Ini Minggu 23 Juni 2024, dan Besok : Siang Ini Cerah Berawan

Yogyakarta
Sisa Makanan Jadi Sampah Terbanyak di Yogyakarta

Sisa Makanan Jadi Sampah Terbanyak di Yogyakarta

Yogyakarta
Lansia Penyadap Nira di Kulon Progo Tewas akibat Jatuh dari Pohon Kelapa

Lansia Penyadap Nira di Kulon Progo Tewas akibat Jatuh dari Pohon Kelapa

Yogyakarta
Depo Sampah di Mandala Krida Penuh, Pedagang Keluhkan Omzet Anjlok dan Ganggu Kesehatan

Depo Sampah di Mandala Krida Penuh, Pedagang Keluhkan Omzet Anjlok dan Ganggu Kesehatan

Yogyakarta
Truk Tangki Terguling di Tanjakan, Jalan Raya Kulon Progo Banjir Minyak Jelantah

Truk Tangki Terguling di Tanjakan, Jalan Raya Kulon Progo Banjir Minyak Jelantah

Yogyakarta
Mahasiswa Asal Papua Ditemukan Meninggal di Kamar Kosnya Bantul Yogyakarta

Mahasiswa Asal Papua Ditemukan Meninggal di Kamar Kosnya Bantul Yogyakarta

Yogyakarta
Api Lahap Tanah Kas Desa dan Lahan Warga di Kulon Progo, Penyebab Belum Diketahui

Api Lahap Tanah Kas Desa dan Lahan Warga di Kulon Progo, Penyebab Belum Diketahui

Yogyakarta
Uang Sumbangan Salah Satu MAN di Yogya Dinilai Terlalu Besar, Orangtua Siswa Mengadu ke Ombudsman

Uang Sumbangan Salah Satu MAN di Yogya Dinilai Terlalu Besar, Orangtua Siswa Mengadu ke Ombudsman

Yogyakarta
Musim Kemarau, BPBD Ungkap Daerah Rawan Kekeringan dan Kebakaran Hutan di Yogyakarta

Musim Kemarau, BPBD Ungkap Daerah Rawan Kekeringan dan Kebakaran Hutan di Yogyakarta

Yogyakarta
BMKG Keluarkan Peringatan Dini Kekeringan di DIY, Daerah Mana Saja?

BMKG Keluarkan Peringatan Dini Kekeringan di DIY, Daerah Mana Saja?

Yogyakarta
Ledakan di Bantul, Polisi Sudah Periksa 10 Saksi tapi Pemilik Petasan Masih Misteri

Ledakan di Bantul, Polisi Sudah Periksa 10 Saksi tapi Pemilik Petasan Masih Misteri

Yogyakarta
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com