Pengusaha di Yogyakarta Wajib Bayar THR 100 Persen, Tak Boleh Dicicil

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Dinas KetenagaKerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menegaskan, Tunjangan Hari Raya (THR) tahun ini harus dibayar penuh dan dalam keadaan tunai.

"Harus berbentuk uang. Kalau dulu 25 persen barang, sekarang 100 persen dan tidak boleh dicicil," kata Kabid Hubungan Perindustrian, Disnakertrans DIY, R Darmawan, Kamis (30/3/2023).

Darmawan menambahkan, tahun ini berbeda dengan 2 tahun lalu, di mana pandemi Covid-19 masih tinggi. Sehingga tahun ini para pengusaha wajib membayar lunas THR pekerjanya.

Baca juga: Kriteria PNS dan Karyawan Swasta yang Berhak Terima THR Lebaran 2023

"Sekarang kan sudah menuju endemi surat edaran menteri sudah ada tidak boleh dicicil," kata dia.

Ia menambahkan, paling lambat THR dibayarkan pada H-7 Idul Fitri atau pada 14 April 2023. Disnakertrans DI Yogyakarta saat ini juga sudah membuka posko aduan, tetai untuk kabupaten dan kota sedang dalam tahapan persiapan.

"Kita dari sejak awal puasa buat posko untuk provinsi. Kalau kabupaten atau kota baru dirapatkan untuk membuka posko daring maupun luring," jelas dia.

Untuk posko daring, nantinya para pekerja dapat mengadu lewat laman www.disnakertrans.go.id/thr. Setelah meng-klik tautan ini, pekerja langsung diarahkan ke aplikasi pengaduan THR serta disesuaikan dengan daerah masing-masing.

"Sesuai dengan wilayah dengan kabupaten kota, nanti dilanjutkan dengan kabupaten provinsi kalau ada perusahaan tidak bayar THR nanti yang menangani pegawai pengawas provinsi," paparnya.

Sampai sekarang, posko pengaduan yang dibuka oleh Disnakertrans Provinsi DIY telah mendapatkan 3 aduan. Tetapi ketiga aduan ini tidak seluruhnya terkait dengan THR.

Baca juga: Kapan THR Lebaran 2023 untuk ASN dan Karyawan Swasta Cair?

"Seakarang baru 3 tidak hanya THR, tetapi upah dan hak-hak pekerja," imbuh Darmawan.

Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor M/2/HK.04.00/III/2023 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2023 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Disebutkan bahwa pemberian tunjangan hari raya (THR) keagamaan bagi pekerja merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan pekerja dan keluarganya untuk menyambut hari raya keagamaan.

Ada beberapa ketentuan pemberian THR. Apa saja? Penerima THR 2023 adalah pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja satu bulan secara terus-menerus atau lebih.

THR juga diberikan kepada pekerja atau buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT).

Baca juga: Cair Mulai 4 April 2023, Berikut Informasi Seputar THR Lebaran 2023 ASN, TNI, Polri, dan Pensiunan

Besaran THR 2023 Untuk pekerja atau buruh yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus-menerus atau lebih, diberikan sebesar satu bulan upah. Sementara itu, pekerja yang mempunyai masa kerja satu bulan secara terus-menerus, tetapi kurang dari 12 bulan, diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan: Masa kerja (bulan): 12 x 1 bulan upah

THR untuk pekerja harian lepas Pekerja yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih, upah satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan. Untuk pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari 12 bulan, upah satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja.

Lain-lain Bagi pekerja yang upahnya ditetapkan berdasarkan satuan hasil, upah satu bulan dihitung berdasarkan upah rata-rata 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.

Bagi perusahaan yang menetapkan besaran nilai THR keagamaan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan, lebih besar dari nilai THR keagamaan, maka THR dibayarkan kepada pekerja sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, dan kebiasaan tersebut.

Bagi perusahaan industri padat karya berorientasi ekspor yang melaksanakan penyesuaian waktu kerja dan upah sebagaimana dalam Permenaker Nomor 5 Tahun 2023, maka upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan THR bagi pekerja menggunakan nilai upah terakhir sebelum penyesuaian upah berdasarkan kesepakatan.