Banyak Pejabat Pamer Harta, Ketum PP Muhammadiyah: Sistem Kita Longgar

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menilai harta tak wajar yang dimiliki pejabat harus menjadi bahan instrospeksi.

Selain itu, harus ada pengawasan sedini mungkin agar para pejabat tidak hidup di luar kewajaran.

"Eselon bawah saja bisa praktik seperti, itu berarti sistem kita longgar. Atau mungkin permisif. Kita hargai sekarang kita ada KPK, ada usaha penegakkan hukum, reformasi birokrasi, tetapi harus menjadi satu kesatuan menyeluruh di mana bisa mengontrol para perilaku dan gaya hidup para pejabatnya," kata Haedar, dalam keterangannya di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Bantul, pada Selasa (14/3/2023).

Dia mengatakan, jabatan seharusnya tidak digunakan untuk memperkaya diri sendiri. 

Baca juga: Kepala Bea Cukai Makassar Bantah Punya Istana di Cibubur: Belum Diwariskan

Apalagi, pemerintah berupaya menciptakan good governance dan usaha pemberantasan korupsi.

"Kemarin Pak Mahfud menyebut ada money laundry. Tapi, lebih dari itu kan para petinggi negara itu abdi rakyat, abdi masyarakat, sehingga harus hidup yang wajar dan menjalani kehidupan dengan normal," kata Haedar.

Dia mengatakan, usaha pemberantasan korupsi harus ada perbaikan menyeluruh, mulai dari memperbaiki mentalitas dan kultur pejabat.

Baca juga: Minta Rp 30 Miliar ke Ganjar untuk Perbaiki Velodrome Manahan, Gibran: Jelek Semua, Banjir Juga

"Yang kedua perbaiki sistem agar bisa mengontrol berbagai tindakan yang melewati batas seperti itu," kata dia.

Haedar mengatakan, masyarakat bisa menjadi kekuatan untuk mendorong semakin banyak pemimpin dan pejabat yang mengutamakan kepentingan masyarakat.

"Permisif itu apa, artinya masyarakat membiarkan para pejabat dan elite negeri yang karena ingin terpilih, ingin jadi punya posisi, lalu mereka juga apa ya terlibat dalam berbagai transaksi politik, politik transaksional misalkan termasuk dalam Pemilu 2024," kata dia.

Hal itu bisa dilakukan dengan memberikan pendidikan kepada masyarakat.

Baca juga: Hartanya Disorot, Andhi Pramono Tinggal di Rumah Dinas Selama Menjabat Kepala Bea Cukai Makassar

"Edukasi masyarakat penting, jangan sampai masyarakat kita kan konsumtif katanya, kalau masyarakat kita konsumtif lalu elitenya pun menjadi konsumtif, karena teori itu satu mengatakan pemimpin itu cermin dari masyarakat," kata dia.