Banyak Pejabat Pamer Harta, Ketum PP Muhammadiyah: Sistem Kita Longgar

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menilai harta tak wajar yang dimiliki pejabat harus menjadi bahan instrospeksi.

Selain itu, harus ada pengawasan sedini mungkin agar para pejabat tidak hidup di luar kewajaran.

"Eselon bawah saja bisa praktik seperti, itu berarti sistem kita longgar. Atau mungkin permisif. Kita hargai sekarang kita ada KPK, ada usaha penegakkan hukum, reformasi birokrasi, tetapi harus menjadi satu kesatuan menyeluruh di mana bisa mengontrol para perilaku dan gaya hidup para pejabatnya," kata Haedar, dalam keterangannya di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Bantul, pada Selasa (14/3/2023).

Dia mengatakan, jabatan seharusnya tidak digunakan untuk memperkaya diri sendiri. 

Baca juga: Kepala Bea Cukai Makassar Bantah Punya Istana di Cibubur: Belum Diwariskan

Apalagi, pemerintah berupaya menciptakan good governance dan usaha pemberantasan korupsi.

"Kemarin Pak Mahfud menyebut ada money laundry. Tapi, lebih dari itu kan para petinggi negara itu abdi rakyat, abdi masyarakat, sehingga harus hidup yang wajar dan menjalani kehidupan dengan normal," kata Haedar.

Dia mengatakan, usaha pemberantasan korupsi harus ada perbaikan menyeluruh, mulai dari memperbaiki mentalitas dan kultur pejabat.

Baca juga: Minta Rp 30 Miliar ke Ganjar untuk Perbaiki Velodrome Manahan, Gibran: Jelek Semua, Banjir Juga

"Yang kedua perbaiki sistem agar bisa mengontrol berbagai tindakan yang melewati batas seperti itu," kata dia.