Aliansi Mahasiswa UGM Gelar Aksi Tolak Uang Pangkal

YOGYAKARTA,KOMPAS.com - Aliansi Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta menggelar aksi menolak uang pangkal di Balairung UGM, pada Senin (13/3/2023).

Aksi yang diikuti oleh para mahasiswa dari berbagai fakultas ini dikemas dengan aksi kreatif dengan menampilkan panggung bebas kesenian.

Mahasiswa dalam aksi ini juga tampak membacakan puisi. Tampak pula para mahasiswa membentangkan sejumlah spanduk dan poster.

Baca juga: Remaja di Sleman Bunuh Diri, Sebelumnya Unggah Status WA, Ini Kata Guru Besar Psikologi UGM

"Tujuannya jelas, tuntutanya adalah tidak ada pungutan selain Uang Kuliah Tunggal (UKT), sesederhana itu. Termasuk tidak ada SSPI (Sumbangan Sukarela Pengembangan Institusi), Uang Pangkal dan sejenisnya. Uang Kuliah Tunggal ya tunggal, itu yang kita harapkan sama teman-teman Aliansi Mahasiswa," ujar salah satu mahasiswa, Gielbran Muhammad Noor yang juga sebagai Ketua BEM KM UGM saat ditemui di Balairung UGM, Senin (13/3/2023).

Gielbran menyampaikan, wacana uang pangkal tersebut dilontarkan oleh Rektor UGM Prof Ova Emilia. Wacana itu disampaikan di dalam audiensi mahasiswa dengan rektorat pada 17 Januari 2023.

"Prof Ova selaku rektor menyampaikan bahwa kemungkinan UGM akan mengadakan uang pangkal seperti dengan universitas-universitas yang lain," ucapnya.

Baca juga: UGM Lakukan Kajian Akademik Pemberian Profesor Kehormatan kepada Individu Non-akademik

Audiensi pada 17 Desember 2023, lanjut Gielbran, merupakan follow up dari audiensi dan hearing dengan rektorat pada Bulan Desember 2022.

Gielbran mengungkapkan, UGM adalah universitas kerakyatan. Namun, ketika menyebut diri sebagai universitas kerakyatan, kuliah semakin mahal.

"Ketika kita menyebut diri universitas kerakyatan tetapi di sisi lain kita mencoba untuk tidak merakyat, biaya pendidikan semakin mahal dan sebagainya," jelasnya.

Dengan biaya kuliah yang mahal, lanjut Gielbran, dikhawatirkan ada putra bangsa yang pandai tetapi tidak bisa masuk UGM karena keterbatasan ekonomi.

"Takutnya hanya teman-teman yang kecukupan yang bisa masuk ke UGM, padahal bisa jadi ada putra-putra bangsa yang sebegitu brilian, karena keterbatasan ekonomi tidak bisa masuk UGM," tambahnya.

Hadir menemui dan berdialog dengan para mahasiswa, Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Ova Emilia. Turut menemui mendampingi Rektor UGM, sejumlah wakil rektor mulai dari Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat dan Alumni Universitas Gadjah Mada (UGM) Dr. Arie Sujito hingga Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia dan Keuangan, Prof. Supriyadi.

Sementara itu, Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Ova Emilia di hadapan para mahasiswa di halaman Balairung mengatakan UGM memang termasuk universitas yang mendapatkan bantuan dari pemerintah. Bantuan tersebut karena UGM statusnya sebagai PTN BH (Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum).

Tetapi bantuan itu, menurut Prof Ova, semakin kecil. Bantuan tersebut juga tidak mencukupi untuk menutupi Biaya Kuliah Tunggal.

"Dengan adanya APBN tersebut, bantuan tersebut ternyata dari informasi keuangan kita mengalami defisit. Jadi kita membedakan antara masukan yang berkaitan dengan uang untuk operasional kuliah dengan uang-uang yang lain. Karena uang kuliah ini pemasukannya sekitar sepertiga dari keuangan yang masuk di UGM," ucapnya.

UGM, lanjut Prof Ova, ingin sebanyak mungkin membantu mahasiswa yang kondisi ekonominya tidak mampu. Sebab, di dalam konsepnya UGM ingin berkeadilan.

"Berkeadilan artinya orang yang kurang, tadi yang disebut miskin perlu bantuan tentunya harus kita bantu. Karena jangan sampai ada kata-kata orang bisa DO gara-gara nggak punya uang. Andai ada, tolong sampaikan mari kita bantu," ungkapnya.

Prof Ova menuturkan tidak semua mahasiswa UGM kondisi ekonominya kekurangan. Ada juga mahasiswa UGM yang mampu.

"Karena di UGM ini kalau kita lihat di Lapangan Pancasila jejeran mobil-mobil mahasiswa luar biasa. Artinya tidak semuanya adalah kekurangan," urainya.

Sumbangan, dijelaskan oleh Prof Ova, tidak untuk semua mahasiswa. Tetapi sumbangan diperuntukkan bagi mereka yang melalui jalur ujian mandiri dan termasuk dalam ekonomi mampu.

"Dan dia harus termasuk di dalam orang yang mampu. Orang yang masuk UM (ujian mandiri) terus tidak mampu gimana? Ya enggak perlu (tidak perlu memberikan sumbangan)," ucapnya.