Wacanakan Larang Bus Pariwisata Masuk Kota Yogyakarta, Pemkot Siapkan Lahan untuk Parkir Bus

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta berencana melarang bus pariwisata ke dalam kota saat musim liburan, dan menyiapkan lahan di sekitar Terminal Giwangan untuk parkir.

Penjabat (PJ) Wali Kota Sumadi mengatakan, pada 2023 ini pihaknya akan melakukan percobaan melarang bus pariwisata masuk di dalam Kota Gudeg.

"Memang tahun 2023 kita mencoba merencanakan bus tidak masuk di dalam kota," kata Sumadi, Rabu (8/3/2023).

Baca juga: Bus Pariwisata Tabrak 5 Kendaraan Sepulang dari Bromo, Berhenti Usai Hantam Parit, Sopir Disebut Hindari Jatuhnya Korban di Pasar

Ia mengeklaim, wacananya ini telah disetujui oleh Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

"Prinsipnya, pak gubernur dan menhub setuju. Nanti kita dapat 2,6 hektar lahan di Terminal Giwangan untuk parkir bus wisata," ujarnya.

Mekanismenya, lanjut Sumadi, bus pariwisata akan parkir di sekitar Terminal Giwangan dan akan diantar dengan menggunakan shuttle bus yang disediakan.

"Wisatawan nanti di sana (parkir), ada shuttle yang mengantar ke kota," kata dia.

Untuk pengadaan shuttle bus, Sumadi memberikan 2 alternatif. Pertama adalah shuttle bus dianggarkan melalui kementerian perhubungan, kedua mengefektifkan Bus Transjogja.

"Rencana ada 2 alternatif dari kementerian kalau tidak kita efektifkan Transjogja pada Sabtu dan Minggu atau long weekend kita alokasilan jadi shuttle. Transjogja tarif seperti biasa tarif murah hanya Rp 2.500," kata dia.

Sementara itu, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X menyampaikan wacana larangan bus pariwisata masuk ke Kota Yogyakarta ini sepenuhnya wewenang pemerintah kota.

"Itu kan wewenangnya kota bukan saya. Kalau jadi itu kan kota punya tanah kosong di luar Terminal Giwangan. Itu maunya dibuat tempat parkir bus dan sebagainya kalau itu nanti jadi," kata dia.

Sultan menambahkan jika Terminal Giwangan menjadi terminal tipe A, maka manajemen terminal berada di Kementerian Perhubungan. Sedangkan Pemkot nantinya akan mengelola sisa lahan dari terminal sebesar 2,6 hektar.

"Ini ada tanah 2 sekian hektar itu jadi tempat parkir untuk bus. Bus tidak bisa masuk kota tapi ada transportasi kecil lain untuk masuk kota," kata dia.

Baca juga: Kalau Wisatawan Ingin Nyaman, Jangan Tidur di Permukiman, Tidurlah di Kawasan Pariwisata