Korupsi Libatkan Keluarga, KPK Gelar Bimtek untuk Pejabat Beserta Istri

YOGYAKARTA,KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengelar bimbingan teknis bagi para pejabat pemerintah di DI Yogyakarta (DIY). Bimtek ini juga diikuti oleh para istri pejabat.

Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Brigjen Kumbul Kuswidjanto Sudjadi mengatakan berdasarkan data sejak 2004 sampai dengan Juli 2022 ada 1.444 pelaku korupsi. Sebanyak 128 di antaranya adalah wanita.

"Berdasarkan analisa kami, pelaku korupsi saat ini tidak hanya melibatkan suami saja atau pejabatnya saja," ujar Kumbul di sela-sela acara bimbingan teknis, Rabu (2/11/2022).

Baca juga: Aipda HR Coreti Mapolres Luwu Sarang Korupsi Disebut Gangguan Jiwa, Sang Istri Percaya Kondisi Suaminya Waras

Kumbul menyampaikan, dari analisis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), korupsi sudah sampai melibatkan keluarga.

"Sudah melibatkan keluarga, bahkan sudah sama-sama melakukan, bahkan ironisnya lagi juga sudah melibatkan anaknya, ini tentunya menjadi perhatian kita," jelasnya.

Dari hasil survei, lanjut Kumbul, banyak istri yang tidak menanyakan ketika diberikan sesuatu oleh suaminya, terutama menanyakan terkait asal usul pemberian tersebut.

"Hasil survei kita terhadap keluarga itu hanya 6 persen, suami istri yang menanamkan nilai kejujuran. Tentunya ini menjadi perhatian kita," tandasnya.

Baca juga: Sebelum Ditemukan Tewas, Iwan Boedi Saksi Kasus Korupsi Dipromosikan Menjadi Kabid II Penetapan Pajak Kota Semarang

Kumbul mengungkapkan, peran keluarga sangat penting dalam menanamkan nilai kejujuran dan anti korupsi.

Sebab, nilai anti korupsi harus ditanamkan dari mulai lingkungan terkecil yakni keluarga.

"Kalau kita ingin memberantas korupsi yang pertama tentunya dari diri sendiri, kemudian lingkungan terkecil adalah keluarga. Kalau keluarga-keluarga ini saling mengingatkan, saling peduli, saling kasih sayang, kemudian sudah anti korupsi diharapkan keluarga yang lain juga demikian," urainya.

Menurut Kumbul, jika ingin Indonesia bebas dari korupsi, maka harus dimulai dari menanamkan nilai-nilai kejujuran di lingkup keluarga.

"Kalau masing-masing keluarga sudah anti korupsi, akan membentuk desa anti korupsi, kemudian kabupaten dan seterusnya. Sehingga kalau kita ingin Indonesia bebas dari korupsi, kita mulai dari keluarga," jelasnya.