Soal Konversi Mobil Dinas ke Mobil Listrik, Pemda DIY Sebut Belum Bisa Dilakukan dalam Waktu Dekat

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meminta kendaraan dinas pemerintahan, baik pusat maupun daerah mulai menggunakan kendaraan listrik berbasis baterai atau battery electric vehicle sebagai kendaraan dinas, mulai Selasa, 13 September 2022.

Sekretaris Daerah (Sekda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Kadarmanta Baskara Aji mengatakan, untuk melakukan konversi dari mobil berbahan bakar minya ke listrik tak bisa dilakukan begitu saja.

Baca juga: Gibran Mengaku Belum Prioritaskan Instruksi Jokowi Soal Kendaraan Dinas Mobil Listrik

Menurut Aji, ada beberapa pertimbangan yang harus dipikirkan sebelum melakukan konversi mobil bahan bakar minyak ke listrik pertama adalah saat ini harga mobil listrik masih mahal.

"Tidak bisa kita begitu saja kalau kita beli kan harganya mahal saya lihat mobil yang sudah ada itu untuk yang kapasitas mobilnya kecil harganya sudah kayak mobil yang kapasitasnya besar. Jadi harus pelan-pelan, dalam setiap penggantian jadi jangan sampai yang masih bagus kemudian diganti," katanya, Jumat (16/9/2022).

Kedua, adalah sarana prasarana penunjang seperti stasiun pengisian mobil listrik harus diperbanyak mengingat di Yogyakarta baru hanya ada satu tempat pengisian mobil listrik.

"Sarana dan prasarana untuk charging perlu disiapkan," tambahnya.

Baca juga: Bupati Banyumas Belum Akan Gunakan Mobil Listrik: Perlu Dibahas karena Mahal

Terkait sarana dan prasarana ini pihaknya telah bertemu dengan PLN untuk memasang charging di beberapa lokasi.

"Kemarin sempat tanya apakah bisa dipasang di Kepatihan. Menurut saya tidak ada masalah silakan saja," kata dia.

Menurut dia, charging yang digunakan untuk mengisi mobil listrik berbeda dengan colokan listrik biasa. Karena jika menggunakan listrik biasa untuk mengisi daya bisa sampai 12 jam.

"Karena charging itu beda sama colokan listrik biasa itu harus fast charging," imbuh dia.