Dilaporkan ke Ombudsman karena Dugaan Pungutan Liar, Kepala Sekolah SMKN 2 Yogyakarta Angkat Bicara

"Kesediaan orang tua itu ada beberapa pilihan. Dari A (nominal) tadi bisa juga sama dengan A, di bawah A bisa di atas A atau mungkin bahkan tidak memberikan sumbangan karena alasan yang lain," ungkap dia.

Ia menegaskan bahwa pihak SMKN 2 Kota Yogyakarta tidak mengambil pungutan kepada orangtua siswa. Dia menegaskan bahwal hal tersebut sifatnya sumbangan orangtua sesuai dengan kemampuan. Bahkan jika orangtua siswa tidak menyumbang maka tak ada masalah.

"Ini tidak akan berpengaruh ke nilai dan ketika lulus ijazah tidak akan kami tahan," tegas dia.

Ia menyayangkan adanya satu pihak yang menganggap sumbangan ini sebuah kewajiban yang harus dipenuhi oleh orangtua siswa. Apalagi surat edaran resmi sedang dalam penyusunan.

"Nah itu yang kami sayangkan. Dari perwakilan-perwakilan orangtua tadi sudah dipesan jangan di-share dulu karena komite akan membuat pemberitahuan dan edaran secara resmi," pungkas dia.

Baca juga: Bupati Garut: Pungutan Saat PPDB Dilarang, Boleh Dilakukan Setelah Siswa Masuk Sekolah

Sebelumnya, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan DIY mendapatkan aduan terkait adanya dugaan pungutan kepada orangtua murid di SMK Negeri 2 Kota Yogyakarta.

Aduan ini disampaikan oleh perwakilan Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan Yogyakarta (AMPPY).

"Di SMKN 2 Yogyakarta itu terjadi rapat komite, tapi belum resmi keputusan itu, belum ada surat edaran tapi akan terjadi pungutan," ujar Robani dari Lembaga Sarang Lidi yang juga Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan Yogyakarta (AMPPY) saat ditemui di Ombudsman RI perwakilan DIY, Rabu (14/09/2022).