Dilaporkan ke Ombudsman karena Dugaan Pungutan Liar, Kepala Sekolah SMKN 2 Yogyakarta Angkat Bicara

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 2 Yogyakarta dilaporkan ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakalian Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terkait dengan pungutan liar yang dilakukan pihak sekolah.

Kepala SMKN 2 Kota Yogyakarta Dodot Yuliantoro mengklarifikasi terkait adanya laporan ke ORI DIY tersebut. Dia mengatakan bahwa setiap tahun sekolah membentuk rencana anggaran pendapatan belanja sekolah (RAPBS).

Baca juga: Ratusan Jabatan Kepala Sekolah yang Kosong Akhirnya Diisi, Bupati Purworejo Ingatkan Tak Lakukan Pungutan

Dalam RAPBS tersebut sudah disetujui oleh para orangtua atau wali murid. Menurutnya, orangtua dan wali murid memberikan masukan program sekolah ke dalam RAPBS.

"Ketika kami paparkan ke orangtua sesuai usulan mereka ini loh. Di antaranya adalah di SMKN 2 belum memiliki kantin. Memang kami tidak memiliki kantin karena selama Covid-19 kan tidak boleh ada kantin. Kantin yang lama karena tidak representatif jadi kami bongkar pas Covid-19 datang," ujarnya saat ditemui awak media di SMKN 2 Kota Yogyakarta, Rabu (14/9/2022).

Saat pembelajaran tatap muka (PTM) sudah diperbolehkan 100 persen dan siswa pulang hingga sore hari membuat orangtua siswa mengusulkan agar dibangun kantin sekolah. Lantaran bekal siswa tidak cukup hingga sore hari.

"Mereka ketika bawa bekal tetap merasa kurang. Karena di kami yang melayani penjualan untuk makanan hanya di koperasi sekolah. Koperasi yang kecil tidak cukup meng-cover sebanyak 2.000 siswa," jelas Dodot.

Selain kantin, sekolah juga mengusulkan dibangunnya tempat parkir. Hal ini karena banyaknya siswa yang menggunakan kendaraan bermotor dalam RAPBS tersebut.

Tak hanya pembangunan parkir, di dalam RAPBS juga terdapat rencana sekolah membeli alat untuk praktik siswa hingga untuk membayar guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT).

"Di paparan kami dengan komite kami sampaikan ini loh SMK 2 punya program sekolah seperti ini. Sesuai permen 75 kita diizinkan menggunakan peran serta masyarakat," katanya.

Lanjut Dodot, dalam pertemuan itu komite juga akan menyampaikan akan ada edaran pemberitahuan dan kesedian. Rencananya dalam edaran tersebut orangtua siswa diberi pilihan.

Baca juga: Dugaan Pungutan Dana Bantuan Gempa di Blitar, Polisi Periksa 300 Warga