Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Ada Pengangkatan Langsung, Tenaga Honorer Wajib Ikut Seleksi untuk Jadi PPPK

Kompas.com - 06/09/2022, 21:16 WIB
Wisang Seto Pangaribowo,
Dita Angga Rusiana

Tim Redaksi

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Tenaga honorer akan dihapus pada tahun 2023 mendatang. Badan Kepegawaian Negara (BKN) memastikan tak ada pengangkatan secara langsung bagi tenaga honorer untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Wakil Kepala BKN Supranawa Yusuf mengatakan pihaknya sedang melakukan pendataan berapa jumlah tenaga honorer di Indonesia. Setelah itu baru memutuskan jumlah formasi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan dibuka.

"Sekarang kita lakukan pendataan. Nanti dari data itu tentu sesuai mekanisme yang ada akan dilakukan seleksi karena role of the game-nya semua penerimaan ASN harus melalui seleksi," ujarnya seusai bertemu Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), di Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Selasa (6/8/2022).

Baca juga: Guru Honorer Bobol Brankas Sekolah, Gasak Uang Rp 100 Juta

Dia mengatakan hanya tenaga honorer yang tidak lolos seleksi dipastikan tidak akan diangkat menjadi ASN.

"Kategori 1 itu yang digaji APBN dan kategori 2 oleh APBD, itu sudah diangkat menjadi PNS. Memang proses pengangkatannya sesuai aturan harus melalui seleksi. Yang masuk seleksi dia lolos diangkat tetapi yang tidak lolos seleksi ya terpaksa tidak diangkat," jelasnya.

Lanjut dia pada tahun 2018 sudah keluar Peraturan Pemerintah No.49 Tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Adanya PP ini menekankan bahwa tak ada lagi tenaga honorer. 

"Untuk yang PPPK melalui PP 49. Di dalam PP 49 dijelaskan bahwa semua PPK (pejabat pembina kepegawaian) dilarang mengangkat pegawai di luar PNS dan PPPK dengan sebutan apapun," jelasnya.

Namun jika setelah PP No. 49/2018 masih ada tenaga bantu pemerintah daerah maka diberikan waktu sampai tahun 2023 untuk diselesaikan.

"Jadi kalau kita lihat dari kronologinya kita sudah memberikan waktu 5 tahun pada PPK atau instansi ya untuk menyelesaikan pegawai yang di luar PNS dan PPPK lagi," ucap dia.

"Kita pemerintah pusat mengingatkan kepada semua instansi tahun depan 2023 itu akan berakhir. Tolong segera diselesaikan gitu," ujarnya.

Lanjut dia, banyak praktik pengangkatan pegawai honorer tetapi tidak digaji dengan menggunakan APBN maupun APBD.

"Banyak praktik di lapangan gajinya tidak dari APBN tidak dari APBD. Tapi ada juga yang urunan dari pejabat-pejabat yang ada di situ untuk gaji tenaga bantu," ungkapnya.

Dengan tidak diperbolehkannya pegawai di luar PNS dan PPPK, pemerintah pusat memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mengangkat pegawai melalui tenaga alih adaya atau outsourcing.

"Yang boleh outsourcing sesuai dengan peraturan menteri keuangan ada 4 jabatan driver, security, pramubakti, dan cleaning service itu bisa dimunginkan dari outsourcing tidak harus PNS," katanya.

Baca juga: Kantongi Ganja, Honorer Satpol PP Ditangkap Polisi di Pangkalan Ojek Kepri

Sementara itu Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menyampaikan dengan dihapusnya tenaga honorer tidak jadi masalah bagi pemerintah DIY.

"Bagi kami tidak ada masalah ya. Memang sempat kemarin masalah bikin minum aja enggak ada. Sekarang kan sudah dimungkinkan driver dan sebagainya (outsourcing), jadi tidak ada masalah," katanya.

Menurut Sultan penerimaan pegawai honorer di lingkungan Pemerintah DIY telah setara dengan CPNS karena melalui uji kompetensi saat proses rekrutmennya.

"Harapan kami nanti ada ruang dia (honorer) bisa menjadi ASN ya. Karena memenuhi syarat dari awal untuk pola rekrutmentnya tidak sekedar rekrut orang. Tapi sudah didasari biarpun kontrak seperti ASN. Karena kita butuh ASN yang juga kualitatif," pungkas Sultan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bertemu Petahana Bupati, PAN dan PKS Jajaki Usung Sunaryanta dalam Pilkada Gunungkidul 2024

Bertemu Petahana Bupati, PAN dan PKS Jajaki Usung Sunaryanta dalam Pilkada Gunungkidul 2024

Yogyakarta
Prakiraan Cuaca Yogyakarta Hari Ini Senin 22 April 2024, dan Besok : Siang Hujan Sedang

Prakiraan Cuaca Yogyakarta Hari Ini Senin 22 April 2024, dan Besok : Siang Hujan Sedang

Yogyakarta
Prakiraan Cuaca Solo Hari Ini Senin 22 April 2024, dan Besok : Siang Hujan Sedang

Prakiraan Cuaca Solo Hari Ini Senin 22 April 2024, dan Besok : Siang Hujan Sedang

Yogyakarta
Update Bus Wisata Terguling di Bantul, Korban Luka 9 Orang

Update Bus Wisata Terguling di Bantul, Korban Luka 9 Orang

Yogyakarta
Isi Pernyataan Sikap Sivitas Akademika UGM Jelang Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024

Isi Pernyataan Sikap Sivitas Akademika UGM Jelang Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024

Yogyakarta
Puluhan Caleg PDI-P Jateng Protes Sistem Komandante, Siapkan Langkah Hukum Bila Tidak Dilantik

Puluhan Caleg PDI-P Jateng Protes Sistem Komandante, Siapkan Langkah Hukum Bila Tidak Dilantik

Yogyakarta
Prakiraan Cuaca Yogyakarta Hari Ini Minggu 21 April 2024, dan Besok : Siang Hujan Sedang

Prakiraan Cuaca Yogyakarta Hari Ini Minggu 21 April 2024, dan Besok : Siang Hujan Sedang

Yogyakarta
Prakiraan Cuaca Solo Hari Ini Minggu 21 April 2024, dan Besok : Siang Hujan Ringan

Prakiraan Cuaca Solo Hari Ini Minggu 21 April 2024, dan Besok : Siang Hujan Ringan

Yogyakarta
Saat Balon Jatuh di Bandara YIA, Tak Diketahui Asalnya

Saat Balon Jatuh di Bandara YIA, Tak Diketahui Asalnya

Yogyakarta
Beredar Video Mesum Diduga Warga Binaan Lapas Jateng, Kemenkumham Bentuk Tim Investigasi

Beredar Video Mesum Diduga Warga Binaan Lapas Jateng, Kemenkumham Bentuk Tim Investigasi

Yogyakarta
Ingin Usung Kader Partai di Pilkada, PDI-P Sleman Panggil Danang Maharsa

Ingin Usung Kader Partai di Pilkada, PDI-P Sleman Panggil Danang Maharsa

Yogyakarta
Banding Dikabulkan, 2 Pelaku Mutilasi Mahasiswa UMY Dijatuhi Pidana Seumur Hidup

Banding Dikabulkan, 2 Pelaku Mutilasi Mahasiswa UMY Dijatuhi Pidana Seumur Hidup

Yogyakarta
PDI-P Lakukan Penjaringan Bakal Calon Bupati Bantul, Ada Nama Soimah Pancawati

PDI-P Lakukan Penjaringan Bakal Calon Bupati Bantul, Ada Nama Soimah Pancawati

Yogyakarta
PAN Kembali Usung Kustini Sri Purnomo di Pilkada Sleman

PAN Kembali Usung Kustini Sri Purnomo di Pilkada Sleman

Yogyakarta
Langkah Pemkot Yogyakarta Hadapi Desentralisasi Sampah

Langkah Pemkot Yogyakarta Hadapi Desentralisasi Sampah

Yogyakarta
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com