3 Parpol Ajukan Sengketa ke Bawaslu, KPU: Kami Belum Mengeluarkan Keputusan

YOGYAKARTA,KOMPAS.com - Tiga partai politik mengajukan permohonan sengketa ke Bawaslu RI. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebut permohonan sengketa ke Bawaslu RI merupakan hak partai politik yang gagal mendaftar sebagai peserta Pemilu 2024.

"Ya itu kan memang posisinya haknya partai politik ya," ujar Koordinator Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU RI August Mellaz usai acara Penandatanganan Nota Kesepahaman Antara Komisi Pemilihan Umum dengan 7 perguruan tinggi di DIY, Jumat (19/08/2022).

August menyampaikan KPU sudah sejak awal menyusun Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait dengan pendaftaran. Kemudian ketentuan di undang-undang bahwa pendaftaran itu harus menyerahkan syarat dokumen yang lengkap.

Baca juga: KPU dan Pemerintah DIY Tandatangani Nota Kesepahaman Pemilu Pastikan Pelajar Tidak Kehilangan Hak Suara

"Nah lengkap itu kan syaratnya sudah di undang-undang tuh. Jadi mulai dari kepengurusan tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota termasuk kecamatan. Termasuk jumlah perempuan, kantor segala macam," ucapnya.

Dari 43 partai politik yang memiliki akun sipol, lanjut August ada 40 partai melakukan pendaftaran. Kemudian ada tiga partai politik yang tidak mendaftar.

Dari jumlah yang melakukan pendaftaran, 24 partai politik dinyatakan berkas lengkap.

"Nah sisanya 16 itu kemudian yang berkasnya kita kembalikan," tuturnya.

August mengungkapkan memang telah mendengar informasi ada tiga partai politik yang ke Bawaslu.

"Menurut kami di KPU, ya akan sangat bergantung pada penilaian Bawaslu itu sendiri. Itu hak partai. Ya tentu kita tidak bisa punya pandangan lain ya. Nanti tergantung Bawaslu dalam melakukan penilaian," tandasnya.

Menurut August saat ini tidak ada obyek yang menjadi sengketa. Sebab KPU belum mengeluarkan keputusan.