Sultan Akui Sulit Genjot Vaksinasi Booster

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah telah mewajibkan vaksin booster sebagai syarat mobilitas masyarakat. Terkait hal ini Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X mengakui saat ini sulit untuk kembali menggenjot cakupan vaksinasi booster.

Sultan menyampaikan kesulitan yang dihadapi karena banyak masyarakat yang menganggap bahwa vaksinansi Covid-19 cukup dilakukan dua kali saja.

"Ya memang agak susah mungkin masyarakat beranggapan dua kali sudah cukup," ujar Sultan di Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Selasa (12/7/2022).

Lebih lanjut, Sultan menduga banyak masyarakat yang beranggapan tak membutuhkan booster karena tidak bepergian.

"Toh saya tidak pergi kemana-mana. Tidak keluar negeri, jadi ya susah (menggenjot vaksin booster)," kata dia.

Baca juga: Penumpang KA Jarak Jauh yang Belum Vaksin Booster Wajib Tunjukkan Hasil Tes Covid-19

Sultan menambahkan vaksinasi booster penting dilakukan demi kesehatan masyarakat. Hal ini karena vaksin Covid-19 berbeda dengan penyakit lainnya. Vaksin Covid-19 memiliki jangka waktu.

"Sebetulnya bagaimanapun vaksin punya jangka waktu. Tidak bisa vaksin sekarang seperti imunisasi campak yang sudah bisa dari bayi satu kali. Ini kan enggak," katanya.

Lebih lanjut Ngarsa Dalem memberi contoh beberapa negara juga sudah mewajibkan vaksin booster. Vaksin yang jangka waktu lebih enam bulan harus mendapatkan booster kembali.

"Seperti di Jepang booster lebih enam bulan harus booster lagi. Kalau enggak, enggak bisa masuk. Kalau sudah booster lebih enam bulan enggak bisa masuk," ujar Sultan.

Vaksin booster syarat mobilitas

Sebelumnya, Vaksin booster akan dijadikan syarat perjalanan dan kegiatan masyarakat seperti masuk mal. Hal itu diungkapkan Koordinator PPKM Jawa-Bali Luhut Binsar Pandjaitan.

Luhut mengatakan, kebijakan vaksin booster untuk syarat perjalanan dan kegiatan masyarakat termasuk masuk mal akan diterapkan dua minggu lagi.

Keputusan mewajibkan vaksin booster ini didasarkan pada hasil Rapat Terbatas Kabinet yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kebijakan baru ini akan diatur melalui peraturan Satgas dan peraturan turunan lainnya.

Luhut mengatakan, penerapan kebijakan baru tersebut dilatarbelakangi oleh capaian vaksinasi booster yang masih rendah.

Berdasarkan data PeduliLindungi, dari rata-rata orang masuk mal per hari sebesar 1,9 juta orang, hanya 24,6 persen yang sudah booster.

Di tengah peningkatan kasus yang terjadi, lanjutnya, hal ini tentu sangat mengkhawatirkan, mengingat antibodi masyarakat akan semakin berkurang.

"Untuk mendorong vaksinasi booster, syarat perjalanan dan masuk tempat umum seperti mal dan perkantoran, akan diubah jadi vaksinasi booster," katanya.

"Sentra vaksinasi di berbagai tempat, seperti bandara, stasiun kereta, terminal, dan pusat perbelanjaan juga akan diaktifkan kembali untuk memudahkan masyarakat mengakses vaksinasi," imbuh Luhut.