Ada Siswa di SMP Muhammadiyah Banguntapan Dilarang Ikut Ujian karena Belum Lunas, Ini Kata Bupati Bantul

Kompas.com - 11/06/2022, 06:04 WIB

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Bupati Bantul Abdul Halim Muslih angkat bicara mengenai adanya siswa di SMP Muhammadiyah Banguntapan dilarang ikut ujian karena uang sekolah belum lunas.

Abdul Halim menegaskan, pendidikan anak seharusnya tidak pandang bulu.

"Yang tidak mampu itu orangtuanya, sedangkan anak-anak menurut UUD memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan secara wajar dan layak," katanya, Jumat (10/6/2022).

Baca juga: Belum Lunas Bayar Uang Masuk, Sejumlah Murid di Bantul Tidak Boleh Ikut Ujian

Halim menambahkan, bagaimanapun kondisi dari orangtua harus bisa dipecahkan. Jika belum bisa membayar uang masuk ada beberapa cara untuk memecahkannya.

"Kita ada beberapa cara pertama menggunakan donasi dari pihak yang mengumpulkan misalnya Baznas. ASN kita telah membayar zakat, dan infak melalui Baznas. Itu bisa untuk membantu orangtua yang kurang mampu," ujar dia.

Ia mengaku sudah memfasilitasi orangtua siswa agar bisa mengikuti ujian, ia berharap kejadian ini tidak kembali berulang.

"Ini sudah kita fasilitasi agar anak itu tetap harus bisa mengikuti ujian jadi, apa yang dilakukan oleh sekolahan ini mudah-mudahan tidak akan terjadi lagi di Kabupaten Bantul," pungkasnya.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Bantul, Isdarmoko membenarkan ada 17 murid SMP Muhammadiyah Banguntapan yang tidak boleh ikut ujian karena belum bayar uang sekolah.

Isdarmoko juga telah bertemu dengan pihak sekolah untuk mendapatkan penjelasan. Menurut keterangan yang dia dapat, tujuan pelarangan tersebut supaya orangtua tertib administrasi sekolah.

Baca juga: Ada Siswa SMP Muhammadiyah Banguntapan Tak Boleh Ikut Ujian karena Belum Lunas Uang Masuk, Ini Kata Ombudsman DI Yogyakarta

"Terkait ada anak yang tidak boleh ikut ujian di SMP Muhammadiyah Banguntapan, saya langung kontak kepala sekolahnya dan saya konfirmasi memang betul. Itu salah satu upaya dari sekolah agar semua orangtua memenuhi kewajiban," katanya.

Dirinya tidak membenarkan langkah sekolah yang melarang anak untuk mengikuti ujian sekolah. Karena, masalah pembayaran sekolah adalah urusan dari orangtua bukan dari peserta didik.

"Saya sampaikan bahwa sampai melarang atau tidak memperbolehkan anak ujian itu salah, lebih baik orangtuanya (diberi tahu). Anaknya tetap ujian saja, walaupun kartu tidak dibagikan, anak tetap ujian kan ndak ada masalah," ujarnya.

Dengan menunda anak ujian, maka sama saja menunda kesempatan anak belajar, menunda anak bersama dengan teman-temannya.

Setelah dilakukan dialog dengan sekolah akhirnya sekolah mengizinkan anak mengikuti ujian pada Kamis (9/6/2022).

"Hari pertama kan ada 17 anak yang tidak diperbolehkan ujian, tapi sampai hari ini tadi yang tidak ujian hanya satu. Tapi semuanya sudah boleh ujian, hanya satu orang yang tidak ikut ujian yang kemarin lapor. Yang lain sudah ujian semua," ucap dia.

Baca juga: Sengketa Lahan SMK WYSN Lumajang, Ratusan Siswa Batal Ikut Ujian

Terkait klaim dari orangtua murid terkait tidak ada rincian Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) atau BOS Daerah (Bosda), ia belum mengetahui secara pasti apakah benar yang disampaikan oleh orangtua.

Tetapi, dia memastikan setiap sekolah baik itu negeri maupun swasta tetap mendapatkan BOS dan Bosda.

"Harusnya semua dapat BOS dari pusat, negeri dan swasta, kalau nggak nanti saya konfirmasi. Menurut kebijakan pemerintah, semua sekolah dapat dana BOS yang istilahnya resmi sebagai sekolah, ada izin operasional kalau sekolah baru mungkin belum dapat," katanya.

Ia menjelaskan, penggunaan dana BOS sudah diatur dalam pedoman pengelolaan dan sudah diatur dengan ketat. Di dalam pedoman itu terdapat 14 poin, termasuk di dalamnya BOS digunakan untuk pemenuhan media pembelajaran, ujian, termasuk perpustakaan.

"Sudah diatur oleh juknis pedoman pengelolaan dana BOS, sudah ada rigid sekali ada 14 poin termasuk di dalamnya salah satunya untuk biaya oprasional, media pembelajaran, ujian, termasuk untuk perpustakaan, kegiatan kesiswaan itu lengkap disana ada," katanya.

"Sudah diatur itu, kemudian di samping Bos, sekolah swasta dapat hibah BOSda. Jadi Kabupaten Bantul per anak sekitar Rp 270.000-an sampai Rp 280.000-an," pungkasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Guru Pakaikan Jilbab Siswi SMAN di Bantul, Hasil Investigasi Ombudsman: Bentuk Pemaksaan

Kasus Guru Pakaikan Jilbab Siswi SMAN di Bantul, Hasil Investigasi Ombudsman: Bentuk Pemaksaan

Yogyakarta
Prakiraan Cuaca di Yogyakarta Hari Ini, 13 Agustus 2022: Pagi Berawan, Siang Hujan Ringan

Prakiraan Cuaca di Yogyakarta Hari Ini, 13 Agustus 2022: Pagi Berawan, Siang Hujan Ringan

Yogyakarta
Ironi Bupati Pemalang, Ingatkan Jajarannya Hindari Korupsi, tapi Justru Terjaring OTT KPK

Ironi Bupati Pemalang, Ingatkan Jajarannya Hindari Korupsi, tapi Justru Terjaring OTT KPK

Yogyakarta
Masyarakat Tidak Mampu di Gunungkidul Akan Terima STB Gratis

Masyarakat Tidak Mampu di Gunungkidul Akan Terima STB Gratis

Yogyakarta
Pencuri Satroni Posko Mahasiswa KKN UNY Ambil 4 Laptop, Kerugian Rp 20 Juta

Pencuri Satroni Posko Mahasiswa KKN UNY Ambil 4 Laptop, Kerugian Rp 20 Juta

Yogyakarta
Detik-detik Gibran Marah ke Paspampres yang Pukul Sopir Truk di Solo: Saya Enggak Terima Warga Saya Digituin

Detik-detik Gibran Marah ke Paspampres yang Pukul Sopir Truk di Solo: Saya Enggak Terima Warga Saya Digituin

Yogyakarta
Satu Rumah Berdiri Kokoh meski Sekitarnya Rata untuk Proyek Tol Yogya-Solo, Pemilik Belum Setuju Nilai Ganti Rugi

Satu Rumah Berdiri Kokoh meski Sekitarnya Rata untuk Proyek Tol Yogya-Solo, Pemilik Belum Setuju Nilai Ganti Rugi

Yogyakarta
Moge Ngebut Tabrak Honda Beat Mau Menyeberang di Kulon Progo, Detik-detik Kecelakaan Terekam CCTV

Moge Ngebut Tabrak Honda Beat Mau Menyeberang di Kulon Progo, Detik-detik Kecelakaan Terekam CCTV

Yogyakarta
Viral Video Tas Pengemudi Trans Jogja Hendak Dicuri Penumpang, Pelaku Langsung Diturunkan

Viral Video Tas Pengemudi Trans Jogja Hendak Dicuri Penumpang, Pelaku Langsung Diturunkan

Yogyakarta
TPA Piyungan Tutup di Hari Minggu, Masyarakat Kota Yogyakarta Diimbau Tak Buang Sampah Saat Akhir Pekan

TPA Piyungan Tutup di Hari Minggu, Masyarakat Kota Yogyakarta Diimbau Tak Buang Sampah Saat Akhir Pekan

Yogyakarta
2 Tahun Absen, Upacara Bendera Peringati HUT Ke-77 Kemerdekaan RI di Tengah Laut Pantai Baron Kembali

2 Tahun Absen, Upacara Bendera Peringati HUT Ke-77 Kemerdekaan RI di Tengah Laut Pantai Baron Kembali

Yogyakarta
Turunkan Paksa Papan Reklame Rokok di Kulon Progo, Pj Bupati: Sampah Visual Merusak Pemandangan Pinggir Jalan

Turunkan Paksa Papan Reklame Rokok di Kulon Progo, Pj Bupati: Sampah Visual Merusak Pemandangan Pinggir Jalan

Yogyakarta
Prakiraan Cuaca di Yogyakarta Hari Ini, 12 Agustus 2022: Siang Hujan Ringan

Prakiraan Cuaca di Yogyakarta Hari Ini, 12 Agustus 2022: Siang Hujan Ringan

Yogyakarta
Soal Pengendalian BBM Bersubsidi, Ini Kata Menteri BUMN

Soal Pengendalian BBM Bersubsidi, Ini Kata Menteri BUMN

Yogyakarta
Subsidi BBM dan Listrik Capai Lebih dari Rp 500 Triliun, Menteri BUMN: Tidak Banyak Negara Seperti Itu

Subsidi BBM dan Listrik Capai Lebih dari Rp 500 Triliun, Menteri BUMN: Tidak Banyak Negara Seperti Itu

Yogyakarta
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.