Mengingat, birokrasi penting keberadaanya sebagai regulator dan pengawas.
"Kordinasi antara KAD dan pemerintah daerah diharapkan dapat mencari terobosan yang intinya dapat membangun usaha yang baik," kata Alex.
Alex menyebut, kehadiran KAD dapat membuat iklim usaha baik di daerah sehingga, dapat mendatangkan investor baru di daerah.
Baca juga: Pelaku Pembunuhan di Wirobrajan Meninggalkan Lokasi Sambil Berjalan Santai
Diharapkan, dengan masuknya investor, dapat membuka lapangan pekerjaan di daerah.
"Investasi baru akan membuka kesempatan lapangan kerja yang baru, yang akan menggerakkan perekonomian daerah dan paling akhir dapat meningkatkan pendapatan daerah dari sisi pendapatan," ujar dia.
Ia berharap, kehadiran KAD di daerah dapat menjadi kepanjangan KPK dalam sosialisasi anti-korupsi.
"KAD kami harapkan dapat menjadi kepanjangan KPK. Dalam sosialisasi anti-korupsi di kalangan dunia usaha," imbuh dia.
Dia tidak mau KAD justru menjadi supplier suap kepada penyelenggara negara.
Karena, menurut dia, kasus yang ditangani oleh KPK 70 persen adalah perkara suap.
"Perkara yang ditangani KPK 70 persen perkara suap. Sebagian besar pelaku suap ada dari dunia usaha. Kalau kami lihat profil korupsi KPK paling banyak adalah para pelaku usaha," pungkas dia.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.