KPK Minta Daerah Hati-hati Dengan Perusahaan Palugada yang Hanya Incar Fee Proyek

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua KPK Alexander Marwata ingatkan pemerintah, mengenai adanya perusahaan 'palugada' saat masa-masa lelang tender proyek pemerintah, yang hanya mengincar fee dari tender proyek.

Alexander mengatakan, perusahaan palugada yang ia maksud adalah seseorang memiliki lebih dari satu perusahaan yang ikut lelang perusahaan.

Tetapi, saat ditanya bekerja di bidang apa, perusahaan pemilik kebingungan untuk menjawab.

"Ada pengusaha memiliki PT A sampai Z kami tanyakan apa bisnisnya, tidak bisa menjawab bingung menjawab seperti apa. Palugada, jadi ya termasuk di dalam proses pengadaan barang dan jasa. Rasa-rasanya praktik lelang diikuti para pengusaha yang hanya bermodalkan dengan bendera. Nama perusahan PT," kata Alex, setelah pengukuhan Komite Advokasi Daerah (KAD) di Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, pada Kamis (14/4/2022).

Baca juga: Polisi Sudah Temukan Pisau yang Digunakan Pembunuh di Wirobrajan Yogyakarta

Kebanyakan dari perusahaan ini hanya mengincar fee atau komisi dari nilai sebuah proyek.

Perusahaan palugada ini tidak mengerjakan proyek yang dimenangkan, tetapi justru dilimpahkan ke perusahaan lain.

"Ketika memenangkan lelang tidak mengerjakan sendiri tapi disubkontrakan. Yang bersangkutan hanya mengambil fee saja," kata dia.

Ia berharap, para anggota KAD yang telah dikukuhkan ini dapat mencermati jenis-jenis pengusaha seperti itu.

Menurut Alex, jika pengusaha tidak bisa menyebutkan jenis usahanya, maka pengusaha tersebut tidak layak bergabung dalam forum KAD.

"KAD mencermati jenis-jenis pengusaha seperti itu. Rasanya kalau menyebutkan usaha apa saja tidak bisa, ya tentu saja tidak layak bergabung forum ini," ujar dia.

Ia berharap, forum KAD dapat menjadi forum komunikatif dan efektif dengan birokrasi.