Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gubernur DIY Sultan HB X Siap Dialog dengan ARDY, Dimediasi Ombudsman RI

Kompas.com - 17/02/2021, 23:05 WIB
Wisang Seto Pangaribowo,
Khairina

Tim Redaksi

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) siap menjadi mediator antara Pemerintah DIY dengan ARDY terkait disahkannya Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengendalian Pelaksanaan Pendapat di Muka Umum Pada Ruang Terbuka. Aturan itu dianggap tidak demokratis.

"Saya kira kalau tadi apa yang disampaikan dialog dengan Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Pak Gubernur, Pak Budi (Kepala Biro Hukum DIY), seperti yang disampaikan pak Budi dan intinya kalau memang diperlukan, dimediasi oleh ORI untuk kita bertemu. Pak Gubernur prinsipnya siap. Kapan saja, mau di mana, untuk dialog enggak ada masalah," ujar Sekretaris Daerah DIY Kadarmanta Baskara Aji, setelah bertemu dengan Ombudsman RI, di Kantor Gubernur DIY, Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Rabu (17/2/2021).

Baca juga: ARDY Laporkan Gubernur DIY Sultan HB X ke Komnas HAM

Menurut Aji, disahkannya Pergub no 1 tahun 2021 bertujuan bukan untuk membatasi seseorang untuk melakukan aktivitas di Yogyakarta.

Selain itu, dirinya menyampaikan, pemerintah daerah adalah milik masyarakat sehingga jika ada yang merasa keberatan dengan Pergub tersebut pihaknya membuka pintu dialog dengan siapa saja.

"Tujuan kita ini kan bukan untuk melakukan pembatasan terhadap seseorang untuk melakukan aktivitas di Yogyakarta. Sebetulnya bukan itu. Kita ini ingin supaya, mari kita dialogkan kalau memang ada hal yang perlu kita sepakati bersama," kata dia.

Disinggung terkait pelaporan Gubernur DIY ke Komnas HAM oleh ARDY, pihaknya tidak mempermasalahkan hal tersebut. Aji juga siap untuk memberikan penjelasan kepada Komnas HAM.

"Saya kira enggak ada masalah, itu hak kan. Jadi silakan saja kalau kemudian nanti kami harus memberikan penjelasan terkait dgn laporan mereka," kata dia.

Sementara itu, Kepala Ombudsman RI Perwakilan DIY Budhi Masturi menyampaikan, pihaknya bertemu dengan Pemerintah DIY untuk meminta penjelasan latar belakang Pergub No 1 Tahun 2021, seperti landasan filosofis, sejarah, yuridis dan sosiologis.

Budhi mengatakan, selain meminta penjelasan, pihaknya juga melihat apakah dari Pergub ini berdampak dengan pelayanan publik dalam konteks penyampaian hak-hak aspirasi warga.

"Apakah pergub itu nanti berimplikasi terhadap pelayanan publik dalam konteks penyampaian hak-hak aspirasi warga. Itu yang akan kita kaji. Pada tahap pertemuan ini kita baru mendengarkan background, filosofi, histori, yuridis dan sosiologis Gubernur sebagai pembuat kebijakan yang melatarbelakangi terbitnya kebijakan Pergub no 1 thn 2021 itu," jelasnya.

Baca juga: Ganjar Tetapkan 17 Sekda Sebagai Pelaksana Harian Kepala Daerah di Jawa Tengah

Soal mediasi antara Pemerintah DIY dengan ARDY, Budhi mengatakan, tidak menutup kemungkinan akan terjadi namun hal tersebut diperlukan kemauan antara kedua belah pihak.

"Tidak menutup kemungkinan, kita akan mempertemukan, tapi itu lagi-lagi tergantung situasi dan kondisi keinginan para pihak, kalau kemudian kita menawarkan tak ada gayung bersambut, satu pihak mau satu pihak tidak kan tidak bisa kita paksakan juga," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pj Gubri Ajak Pemkab Bengkalis Kolaborasi Bangun Jembatan Sungai Pakning-Bengkalis

Pj Gubri Ajak Pemkab Bengkalis Kolaborasi Bangun Jembatan Sungai Pakning-Bengkalis

Regional
Diskominfo Kota Tangerang Raih Penghargaan Perangkat Daerah Paling Inovatif se-Provinsi Banten

Diskominfo Kota Tangerang Raih Penghargaan Perangkat Daerah Paling Inovatif se-Provinsi Banten

Regional
Fakta dan Kronologi Bentrokan Warga 2 Desa di Lombok Tengah, 1 Orang Tewas

Fakta dan Kronologi Bentrokan Warga 2 Desa di Lombok Tengah, 1 Orang Tewas

Regional
Komunikasi Politik 'Anti-Mainstream' Komeng yang Uhuyy!

Komunikasi Politik "Anti-Mainstream" Komeng yang Uhuyy!

Regional
Membedah Strategi Komunikasi Multimodal ala Komeng

Membedah Strategi Komunikasi Multimodal ala Komeng

Regional
Kisah Ibu dan Bayinya Terjebak Banjir Bandang Berjam-jam di Demak

Kisah Ibu dan Bayinya Terjebak Banjir Bandang Berjam-jam di Demak

Regional
Warga Kendal Tewas Tertimbun Longsor Saat di Kamar Mandi, Keluarga Sempat Teriaki Korban

Warga Kendal Tewas Tertimbun Longsor Saat di Kamar Mandi, Keluarga Sempat Teriaki Korban

Regional
Balikpapan Catat 317 Kasus HIV Sepanjang 2023

Balikpapan Catat 317 Kasus HIV Sepanjang 2023

Regional
Kasus Kematian akibat DBD di Balikpapan Turun, Vaksinasi Tembus 60 Persen

Kasus Kematian akibat DBD di Balikpapan Turun, Vaksinasi Tembus 60 Persen

Regional
Puan: Seperti Bung Karno, PDI-P Selalu Berjuang Sejahterakan Wong Cilik

Puan: Seperti Bung Karno, PDI-P Selalu Berjuang Sejahterakan Wong Cilik

Regional
Setelah 25 Tahun Konflik Maluku

Setelah 25 Tahun Konflik Maluku

Regional
BMKG: Sumber Gempa Sumedang Belum Teridentifikasi, Warga di Lereng Bukit Diimbau Waspada Longsor

BMKG: Sumber Gempa Sumedang Belum Teridentifikasi, Warga di Lereng Bukit Diimbau Waspada Longsor

Regional
Gempa Sumedang, 53 Rumah Rusak dan 3 Korban Luka Ringan

Gempa Sumedang, 53 Rumah Rusak dan 3 Korban Luka Ringan

Regional
Malam Tahun Baru 2024, Jokowi Jajan Telur Gulung di 'Night Market Ngarsopuro'

Malam Tahun Baru 2024, Jokowi Jajan Telur Gulung di "Night Market Ngarsopuro"

Regional
Sekolah di Malaysia, Pelajar di Perbatasan Indonesia Berangkat Sebelum Matahari Terbit Tiap Hari

Sekolah di Malaysia, Pelajar di Perbatasan Indonesia Berangkat Sebelum Matahari Terbit Tiap Hari

Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com